Logika Hukum

Halaman

LOGIKA KEADILAN APARAT PENEGAK HUKUM

 Oleh: Abid Rohmanu

 

 Berdasar survei nasional mengenai korupsi yang dilakukan oleh KPTPI (Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan  di Indonesia) bulan februari yang lalu terugkap bahwa Polisi Lalu Lintas, Aparat Bea dan Cukai, Hakim dan Kejaksaan merupakan institusi yang paling banyak menerima suap (pungutan tak resmi).[1] Kasus terbaru adalah tension antara institusi kepolisian dan KPK serta “ganjang-ganjing” persoalan Bank Century yang semuanya bermuara pada penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini mungkin bukan sesuatu yang baru bagi kita, karena memang institusi-institusi di atas dalam perjalanan sejarahnya selama ini memang kelam. Akan tetapi yang mengejutkan adalah masih saja institusi-institusi tersebut melanjutkan sejarah kelamnya di alam reformasi ini,  sementara sorotan masyarakat semakin tajam terhadapnya.

Lebih ironis lagi, Hakim yang diharapkan sebagai “pahlawan keadilan” tak luput dari permainan suap-menyuap di saat bangsa ini sangat membutuhkan law enforcement  dan supremasi hukum untuk bisa keluar dari krisis multidimensional. Ketika hakim sudah merupakan bagian dari labirin suap-menyuap dan korupsi, seakan tidak ada harapan lagi (no hopes)  lembaga peradilan akan bisa menjadi benteng terakhir bagi keadilan.

 Berbicara dalam konteks suap-menyuap dalam lembaga peradilan, maka persolan utamanya adalah masalah moralitas penegak keadilan. Selama ini independensi peradilan (hakim) lebih diartikan sebagai bebasnya lembaga peradilan (hakim) dari pengaruh dan campur tangan lembaga eksekutif maupun legislatif.[2] Padahal, dalam perkembangannya,  independensi hakim dalam bidang moralitas juga merupakan persoalan yang tak kalah signifikannya. Otonomi moral hakim mutlak diperlukan untuk  bisa merealisasikan supremasi hukum. Otonomi moral hakim bisa diartikan sebagai kesadaran, keinsafan hakim yang paling dalam dalam menaati kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hakim. Menurut Franz Magnis-Suseno, seorang yang mempunyai sikap moral yang otonom tidak akan bisa dibelokkan dari apa yang disadarinya sebagai yang paling bernilai dan hal tersebut justeru akan meningkatkan nilainya sendiri.[3] Berbicara tentang komitmen penegak keadilan terhadap moralitas memang sesuatu yang komplek, akan tetapi dari sudut filsafat hukum agaknya hal tersebut lebih mudah untuk didekati.

Humanisasi Versus Positivisasi Budaya Hukum

Dalam filsafat hukum dikenal dua pendekatan dasar terhadap hukum, pertama; pendekatan yang mengasumsikan bahwa hukum adalah aturan bagi tertib sosial yag rasional, dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat kerena sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dasar mereka. Sedangkan pendekatan kedua mengasumsikan hukum sebagai manifestasi dari kehendak dan kemauan dari penguasa. Pendekatan kedua ini lebih menekankan aspek formalitas, prosedural dan tehnikalitas hukum, sehingga ukuran validitas hukum didasarkan pada kriteria formal, bukan kriteria subtantif (keadilan).[4]

Agaknya hakim-hakim peradilan kita lebih berorientasi kepada pendekatan kedua. Mereka lebih disibukkan dengan aspek-aspek formalitas, prosedur dan tehnikalitas hukum (surface side of law) dan megesampingkan rasa keadilan masyarakat. Putusan-putusan yang mereka telorkan didasarkan pada otoritas, otoritas mereka sendiri dengan alasan pada prinsip Judge made law. Justifikasi lain yang sering mereka kemukakan adalah bahwa keputusan mereka telah sesuai dengan prosedur  hukum yang berlaku, padahal tak jarang terjadi manipulasi dan rekayasa prosedural buah dari kompromi, kolusi dengan pihak-pihak tertentu dengan iming-iming uang dalam jumlah yang menggiurkan, tak mengherankan bila istilah “mafia peradilan” menjadi sangat lazim dalam masyarakat.[5]

Memang di sisi lain, validitas sebuah keputusan hukum, dari sudut empirik, hanya bisa diukur dari dimensi tehnikal. Sedang bernilai tidaknya sebuah keputusan hukum dari sisi etis tidak bisa diukur secara pasti, karenanya Kelsen menyebutnya sebagai irrational ideal.[6] Akan tetapi hal ini sama sekali tidak bisa dijadika alasan untuk mengesampingkan keadilan (justice), karena walaupun nilai etis sulit diverifikasi secara ilmiah, tapi ia dapat dirasakan dan dapat dikonfirmasikan oleh hati nurani setiap orang, bukankah hati nurani lebih dekat dengan suara Tuhan,? Dan bukankah hukum sendiri diciptakan untuk tujuan merealisasikan keadilan.?

Hendaknya kita berpegang pada prinsip dari aliran fenomenologis (aliran yang mencoba mereduksi tendensi-tendensi kaum positivis), bahwa nilai (values) merupakan bagian dari wujud yang realis dan dapat diperoleh melalui proses persepsi yang sebagian bersifat intuitif, hal ini tidak seperti asumsi kaum positivis tentang values sebagai irrational.[7] Perbedaan asumsi ini sangat berpegaruh terhadap komitmen mereka terhadap moralitas.

Menurut Moh. Mahfud, MD., proses peradilan kita sekarang ini menunjukkan kaburnya orientasi para penegak hukum. Tujuan utama dalam proses peradilan bukanlah untuk menegakkan hukum atau menegakkan keadilan akan tetapi lebih banyak  bertujuan memenangkan perkara, prinsip menegakkan hukum atau menegakkan keadilan menjadi begitu dilenturkan. Jika suatu perkara bisa dimenangkan berdasar aturan-aturan formal maka pertimbangan hukum didasarkan pada aturan-aturan formal dengan dukungan penuh dalil kepastian hukum, tapi jika suatu perkara diperkirakan kalah dengan hukum-hukum formal maka yang digunakan adalah hukum-hukum yang tidak tertulis yang dilaksanakan dengan mengatasnamakan keadilan.[8] Kalau realitasnya seperti tersebut di atas,  justeru keadaanya lebih parah karena sikap inkonsistensi hakim yang didasarkan semata-mata pada interest  pribadi, hukum benar-benar menjadi sebuah permainan.

Ketika tujuan sentral seorang hakim adalah memenangkan perkara, bukan menegakkan hukum atau keadilan, maka secara otomatis telah ada pemihakan hakim terhadap salah satu pihak yang berperkara yang telah memberikan konsesi kepadanya. Hal ini sekaligus juga berarti bahwa kebebasan fundamentil, prinsip persamaan di dalam hukum (equality before law) telah kehilangan signifikansinya. Padahal secara tegas hal ini telah diamanatkan dalam UUD pasal 27 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pemihakan hakim kepada salah satu pihak juga menutup sama sekali upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Padahal dalam perkara perdata hal tersebut sifatnya wajib bagi hakim untuk mengupayakannya, karena memang menang atau kalah dalam gelanggang peradilan adalah “makan hati”. Tak salah kalau pada tahun 1995-an, dan kelihatannya terus terjadi sampai sekarang, terjadi tunggakan kasasi dalam jumlah yang tidak rasional, karena memang telah ada pemihakan, tidak adanya upaya perdamaian dan putusan yang tidak menyentuh rasa keadilan karena keluar dari kerangka moralitas.

Logika Hukum Antecedent Oriented

Dalam disiplin filsafat hukum dikenal dua pola penalaran hukum. Pertama, logika formal (antecedent) dengan mengandalkan metode kategorial, deduksi, ,silogisme, induksi dan analogi. Kedua, logika dialektikal (rasional) dengan mempertimbangkan semua seginya sehingga koklusi yang lebih baik bisa dicapai. Kalau logika formal lebih menekankan pada keteraturan dan kepastian (regularity and certainty), maka logika dialektikal lebih menekankan pada upaya menghasilkan kebijakan publik yang aspiratif serta wujud kehati-hatian agar suatu putusan hukum tidak terkontaminasi persoalan-persoalan politik,[9] dan yang juga tak kalah penting agar putusan hukum tidak keluar dari nilai-nilai moralitas.

Menurut penulis, metode logika formal yang secara dominan dipakai oleh hakim kita adalah penalaran analogis-deduktif, yaitu menjadikan teks (aturan hukum tertulis) sebagai premis dalam menghasilkan konklusi dan menjadikan putusan yang telah lalu sebagai model bagi putusan yang akan dibuatnya. Itu artinya model penalaran ini telah mereduksi kreativitas seorang hakim dalam menelorkan keputusan yang memenuhi standar moralitas, karena keterikatan yang sangat terhadap teks dan kuputusan yang lalu. Padahal masing-masing kasus mempunyai karakteristik masing-masing yang tidak bisa digeneralisasikan dengan menjadikan putusan masa lalu sebagai model.

 Aparat penegak keadilan kita lebih berorietasi pada logika formal  (Logic of Antecedent) dalam memutuskan suatu perkara sebagai konsekuensi logis dari pandangan mereka yang cenderung positivistik. Ketika mereka hanya berkutat pada logika formal dan teks-teks hukum, implikasinya adalah pengabaian terhadap realitas sosial dan moralitas. Kecendrungannya adalah merekapun rentan terhadap buaian uang suap.

Analogi dalam bidang hukum (sebagaimana dalam bidang lain) menurut Paton sebagaimana  dikutip oleh Achmad Ali, selain merupakan senjata yang berguna juga harus ada kehati-hatian dalam penggunaannya.[10] Kehati-hatian tersebut agaknya yang sering diabaikan oleh penegak keadilan. Padahal menurut Lemaire, analogi selain meruapakan metode penemuan hukum juga merupakan peciptaan hal yang keliru.[11]

Adalah Hart, seagaimana dikutip oleh Friedmann, membeberkan karakter-krakter dari positivisme hukum analitis, di antaranya adalah bahwa model hukum ini mengenal apa yang dinamakan dengan “sistem logika tertutup”. Menurut sistem ini putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dengan bersandarkan pada aturan-aturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tututan sosial, kebijaksanaan dan norma-norma moral.[12]

Last but not least, bisa mungkin kita katakan bahwa seluruh uraian di atas adalah sisi-sisi epistemologis dari keputusan-keputusan hukum penegak keadilan kita, yang seyogyanya perlu dirubah sehingga bisa merespon tuntutan moralitas dan keadilan pada masa reformasi ini. Selain itu hal yang mendesak untuk dilakukan sekarang ini adalah adanya pengawasan melekat terhadap kinerja hakim pengadilan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dan kalau perlu langsung memeriksa dan menindak dengan tegas hakim yang diduga mengabaikan moralitas dan terseret dalam permasalahan suap menyuap, karena sorotan yang tajam dari masyarakat selama ini belum membuat mereka jera.

BAHAN BACAAN

Adji, Oemar Seno. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta : Erlangga, 1985.

Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. t.t. : Candra Pratama, 1996.

Bodenheimer, Edgar. “Seventy-Five Years of Evolution in Legal Philosophy” dalam 23 American Journal of Jurisprudence (1978), 181-211.

Forum. No.  8. 9 Juni 2002.

Friedmann, W. Teori dan Filsafat Hukum.  Vol. I. t.t.:  t.p., t.t..

Magnis-Suseno, Franz. Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral Yogyakarta: Kanisius, 1987.

MD, Moh. Mahfud. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi . Yogyakarta: Gama Media, 1999.

 

 

APARAT PENEGAK KEADILAN

DALAM SOROTAN

 

Tulisan Singkat

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas

Mata Kuliah

Filsafat Hukum

Oleh:

ABID ROHMANU

NIM.: F.O. 2.4.01.06

Dosen Pengampu:

PROF. DR. ACHMAD SODIKI

 

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  SUNAN AMPEL

SURABAYA

2001/2002

 


[1] Forum Utama, “Dolar di atas Meja Hijau”, Forum, 8 (9 Juni 2002), 18.

[2] Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum (Jakarta : Erlangga, 1985), 46.

[3] Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 46.

[4] Lihat, Edgar Bodenheimer, “Seventy-Five Years of Evolution in Legal Philosophy” dalam 23 American Journal of Jurisprudence (1978), 183.

[5] Berdasar berita yang dilansir oleh Forum menginformasikan adanya pengakuan dari seorang hakim yang enggan disebut namanya bahwa kalangan pengadilan dan pemberi uang pelicin semakin canggih. Pemberian uang suap semakin jarang menggunakan jasa transfer melalui bank atau cara lain yang menggunakan bukti tertulis. Lihat, Forum Utama, “Dolar…”, 19.

[6] Bodenheimer, “Seventy-Five…”, 192.

[7] Ibid.

[8] Moh. Mahfud, MD., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 305.

[9] Bodenheimer, “Seventy-Five…”, 209-210.

[10] Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis (t.t. : Candra Pratama, 1996), 194.

[11] Ibid., 196.

[12] W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum,  Vol. I (t.t.:  t.p., t.t.), 148.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s