Konsep Keadilan

Halaman

KONSEP-KONSEP KEADILAN

oleh Abdurrahman Wahid

 

Tidak dapat dipungkiri, al-Qur’an meningkatkan  sisi  keadilan

dalam   kehidupan   manusia,   baik   secara  kolektif  maupun

individual.  Karenanya,  dengan  mudah  kita  lalu  dihinggapi

semacam  rasa  cepat  puas diri sebagai pribadi-pribadi Muslim

dengan  temuan  yang  mudah  diperoleh  secara  gamblang  itu.

Sebagai  hasil  lanjutan  dari rasa puas diri itu, lalu muncul

idealisme atas al-Qur’an sebagai sumber pemikiran paling  baik

tentang  keadilan.  Kebetulan  persepsi  semacam  itu  sejalan

dengan doktrin keimanan Islam sendiri  tentang  Allah  sebagai

Tuhan  Yang  Maha  Adil.  Bukankah  kalau Allah sebagai sumber

keadilan itu sendiri, lalu sudah  sepantasnya  al-Qur’an  yang

menjadi   firmanNya   (kalamu   ‘l-Lah)  juga  menjadi  sumber

pemikiran tentang keadilan?

 

Cara berfikir  induktif  seperti  itu  memang  memuaskan  bagi

mereka  yang  biasa  berpikir sederhana tentang kehidupan, dan

cenderung menilai refleksi filosofis yang sangat kompleks  dan

rumit.  Mengapakah  kita  harus  sulit-sulit mencari pemikiran

dengan kompleksitas sangat tinggi tentang  keadilan?  Bukankah

lebih  baik  apa  yang  ada  itu  saja segera diwujudkan dalam

kenyataan hidup kaum Muslimin secara tuntas? Bukankah refleksi

yang  lebih  jauh  hanya  akan  menimbulkan  kesulitan belaka?

“Kecenderungan praktis” tersebut,  memang  sudah  kuat  terasa

dalam  wawasan  teologis  kaum skolastik (mutakallimin) Muslim

sejak delapan abad terakhir ini.

 

Argumentasi seperti itu memang tampak menarik  sepintas  lalu.

Dalam  kecenderungan  segera  melihat  hasil penerapan wawasan

Islam tentang keadilan dalam hidup nyata. Apalagi  dewasa  ini

justru    bangsa-bangsa    Muslim   sedang   dilanda   masalah

ketidakadilan  dalam  ukuran  sangat  massif.  Demikian  juga,

persaingan  ketat  antara  Islam  sebagai sebuah paham tentang

kehidupan, terlepas  dari  hakikatnya  sebagai  ideologi  atau

bukan,  dan  paham-paham  besar  lain  di  dunia ini, terutama

ideologi-ideologi   besar   seperti   Sosialisme,   Komunisme,

Nasionalisme  dan Liberalisme. Namun, sebenarnya kecenderungan

serba praktis seperti itu adalah sebuah  pelarian  yang  tidak

akan  menyelesaikan  masalah. Reduksi sebuah kerumitan menjadi

masalah  yang  disederhanakan,  justru  akan  menambah   parah

keadaan.  Kaum  Muslim akan semakin menjauhi keharusan mencari

pemecahan yang  hakiki  dan  berdayaguna  penuh  untuk  jangka

panjang,  dan  merasa  puas  dengan “pemecahan” sementara yang

tidak akan berdayaguna efektif dalam jangka panjang.

 

Ketika Marxisme dihadapkan kepada  masalah  penjagaan  hak-hak

perolehan  warga  masyarakat,  dan dihadapkan demikian kuatnya

wewenang  masyarakat  untuk   memiliki   alat-alat   produksi,

pembahasan  masalah itu oleh pemikir Komunis diabaikan, dengan

menekankan slogan “demokrasi sosial” sebagai pemecahan praktis

yang  menyederhanakan  masalah. Memang berdayaguna besar dalam

jangka   pendek,   terbukti    dengan    kemauan    mendirikan

negara-negara   Komunis   dalam  kurun  waktu  enam  dasawarsa

terakhir ini. Namun, “pemecahan masalah” seperti itu  ternyata

membawa  hasil  buruk,  terbukti dengan “di bongkar pasangnya”

Komunisme dewasa ini oleh  para  pemimpin  mereka  sendiri  di

mana-mana.  Rendahnya  produktivitas individual sebagai akibat

langsung dari hilangnya kebebasan individual warga  masyarakat

yang  sudah  berwatak  kronis,  akhirnya  memaksa parta-partai

Komunis untuk melakukan perombakan total  seperti  diakibatkan

oleh  perestroika  dan  glasnost  di Uni Soviet beberapa waktu

lalu.

 

Tilikan atas pengalaman orang lain itu mengharuskan kita untuk

juga  meninjau  masalah  keadilan dalam pandangan Islam secara

lebih cermat dan mendasar. Kalaupun ada persoalan, bahkan yang

paling  rumit  sekalipun,  haruslah  diangkat ke permukaan dan

selanjutnya dijadikan bahan kajian mendalam untuk pengembangan

wawasan   kemasyarakatan   Islam  yang  lebih  relevan  dengan

perkembangan kehidupan umat manusia  di  masa-masa  mendatang.

Berbagai masalah dasar yang sama akan dihadapi juga oleh paham

yang dikembangkan Islam, juga  akan  dihadapkan  kepada  nasib

yang  sama  dengan  yang  menentang Komunisme, jika tidak dari

sekarang dirumuskan pengembangannya secara  baik  dan  tuntas,

bukankah hanya melalui jalan pintas belaka.

 

Pembahasan  berikut  akan  mencoba mengenal (itemize) beberapa

aspek yang harus dijawab oleh Islam tentang  wawasan  keadilan

sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an. Pertama-tama akan dicoba

untuk mengenal wawasan yang ada, kemudian  dicoba  pula  untuk

menghadapkannya kepada keadaan dan kebutuhan nyata yang sedang

dihadapi umat manusia. Jika dengan cara ini lalu menjadi jelas

hal-hal  pokok  dan  sosok kasar dari apa yang harus dilakukan

selanjutnya, tercapailah sudah apa yang dikandung dalam hati.

 

PENGERTIAN KEADILAN

 

Al-Qur’an menggunakan pengertian yang berbeda-beda  bagi  kata

atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata

yang digunakan untuk menampilkan sisi  atau  wawasan  keadilan

juga  tidak  selalu  berasal  dari  akar  kata ‘adl. Kata-kata

sinonim seperti qisth,  hukm  dan  sebagainya  digunakan  oleh

al-Qur’an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata ‘adl dalam

berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja  kehilangan  kaitannya

yang  langsung  dengan  sisi keadilan itu (ta’dilu, dalam arti

mempersekutukan Tuhan dan ‘adl dalam arti tebusan).

 

Kalau dikatagorikan, ada beberapa  pengertian  yang  berkaitan

dengan keadilan dalam al-Qur’an dari akar kata ‘adl itu, yaitu

sesuatu  yang  benar,  sikap  yang  tidak  memihak,  penjagaan

hak-hak   seseorang   dan  cara  yang  tepat  dalam  mengambil

keputusan  (“Hendaknya  kalian   menghukumi   atau   mengambil

keputusan   atas   dasar   keadilan”).   Secara   keseluruhan,

pengertian-pengertian di atas  terkait  langsung  dengan  sisi

keadilan,  yaitu  sebagai  penjabaran  bentuk-bentuk  keadilan

dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata ‘adl

dengan  wawasan  atau  sisi keadilan secara langsung itu saja,

sudah  tampak  dengan  jelas  betapa  porsi  “warna  keadilan”

mendapat  tempat  dalam  al-Qur’an,  sehingga dapat dimengerti

sikap  kelompok  Mu’tazilah  dan  Syi’ah   untuk   menempatkan

keadilan  (‘adalah) sebagai salah satu dari lima prinsip utama

al-Mabdi al-Khamsah.) dalam keyakinan atau akidah mereka.

 

Kesimpulan  di  atas  juga  diperkuat  dengan  pengertian  dan

dorongan  al-Qur’an  agar  manusia  memenuhi  janji, tugas dan

amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita,  lemah  dan

kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama

warga  masyarakat,  jujur  dalam  bersikap,  dan   seterusnya.

Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum

Muslim  itu  menunjukkan  orientasi  yang  sangat  kuat   akar

keadilan  dalam al-Qur’an. Demikian pula, wawasan keadilan itu

tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro  dari  kehidupan

warga  masyarakat  secara  perorangan,  melainkan juga lingkup

makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Sikap adil tidak hanya

dituntut  bagi  kaum  Muslim  saja  tetapi  juga  mereka  yang

beragama lain. Itupun tidak hanya dibatasi  sikap  adil  dalam

urusan-urusan  mereka  belaka,  melainkan juga dalam kebebasan

mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan  ajaran

agama masing-masing.

 

Yang cukup menarik adalah dituangkannya kaitan langsung antara

wawasan  atau  sisi  keadilan  oleh  al-Qur’an  dengan   upaya

peningkatan  kesejahteraan  dan  peningkatan taraf hidup warga

masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya

dalam percaturan masyarakat, seperti yatim-piatu, kaum muskin,

janda, wanita hamil atau yang baru saja mengalami  perceraian.

Juga sanak keluarga (dzawil qurba) yang memerlukan pertolongan

sebagai  pengejawantahan  keadilan.  Orientasi  sekian  banyak

“wajah  keadilan”  dalam  wujud  konkrit itu ada yang berwatak

karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial,  dan

dengan demikian sedikit banyak berwatak straktural.

 

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan al-Qur’an

itu adalah sifatnya  sebagai  perintah  agama,  bukan  sekedar

sebagai  acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya

merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian  akan

diperhitungkan  dalam  amal  perbuatan  seorang Muslim di hari

perhitungan (yaum al-hisab) kelak.  Dengan  demikian,  wawasan

keadilan dalam al-Qur’an mudah sekali diterima sebagai sesuatu

yang  ideologis,  sebagaimana  terbukti  dari  revolusi   yang

dibawakan  Ayatullah  Khomeini  di  Iran.  Sudah  tentu dengan

segenap bahaya-bahaya  yang  ditimbulkannya,  karena  ternyata

dalam  sejarah, keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani

yang mengingkari keadilan itu

 

Sebab kenyataan penting juga harus dikemukakan dalam hal  ini,

bahwa sifat dasar wawasan keadilan yang dikembangkan al-Qur’an

ternyata bercorak mekanistik, kurang bercorak  reflektif.  Ini

mungkin  karena  “warna”  dari bentuk konkrit wawasan keadilan

itu  adalah  “warna”  hukum  agama,  sesuatu  yang  katakanlah

legal-formalistik.

 

PERMASALAHAN

 

Mengingat  sifat dasar wawasan keadilan yang legal-formalistik

dalam al-Qur’an itu, secara langsung kita dapat melihat adanya

dua buah persoalan utama yaitu keterbatasan visi yang dimiliki

wawasan keadilan itu sendiri,  dan  bentuk  penuangannya  yang

terasa    “sangat   berbalasan”   (talionis,   kompensatoris).

Keterbatasan visi itu tampak dari kenyataan, bahwa kalau suatu

bentuk  tindakan telah dilakukan, terpenuhilah sudah kewajiban

berbuat  adil,  walaupun  dalam  sisi-sisi  yang  lain  justru

wawasan  keadilan  itu  dilanggar.  Dapat  dikemukakan sebagai

contoh, umpamanya, seorang suami telah “bertindak  adil”  jika

“berbuat  adil”  dengan menjaga ketepatan bagian menggilir dan

memberikan nafkah antara dua orang isteri, tanpa mempersoalkan

apakah  memiliki  dua  orang  isteri itu sendiri adalah sebuah

tindakan  yang  adil.  Dengan  demikian,  pemenuhan   tuntutan

keadilan  yang  seharusnya  berwajah utuh, lalu menjadi sangat

parsial dan tergantung  kepada  pelaksanaan  di  satu  sisinya

belaka.

 

Warna  kompensatoris  dari  wawasan  keadilan  yang  dibawakan

al-Qur’an itu juga terlihat dalam sederhananya  perumusan  apa

yang  dinamakan  keadilan  itu sendiri. Wanita yang diceraikan

dalam keadaan  hamil  berhak  memperoleh  santunan  hingga  ia

melahirkan   anak   yang  dikandungnya,  cukup  dengan  jumlah

tertentu berupa uang atau bahan makanan. Sangat  terasa  watak

berbalasan  dari  “pemenuhan  keadilan” yang berbentuk seperti

ini, karena ada “pertukaran jasa” antara mengandung anak (bagi

suami) dan memberikan santunan material (bagi isteri).

 

Dari  pengamatan  akan  kedua  hal di atas lalu menjadi jelas,

bahwa permasalahan utama bagi wawasan keadilan dalam pandangan

al-Qur’an   itu  masih  memerlukan  pengembangan  lebih  jauh,

apalagi jika dikaitkan  dengan  perkembangan  wawasa  keadilan

dalam kehidupan itu sendiri.

 

Sampai  sejauh  manakah  dapat  dikembangkan wawasan demokrasi

yang utuh bila dipandang  dari  sudut  wawasan  keadilan  yang

dimiliki  al-Qur’an  itu?  Dapatkah  kepada kelompok demokrasi

yang utuh bila dipandang  dari  sudut  wawasan  keadilan  yang

dimiliki  al-Qur’an  itu?  Dapatkah  kepada kelompok minoritas

agama diberikan hak yang sama untuk memegang tampuk kekuasaan?

Dapatkah   wawasan   keadilan  itu  menampung  kebutuhan  akan

persamaan derajat agama  dikesampingkan  oleh  kebutuhan  akan

hukum  yang  mencerminkan  kebutuhan  akan persamaan perlakuan

hukum secara mutlak bagi  semua  warga  negara  tanpa  melihat

asal-usul   agama,   etnis,  bahasa  dan  budayanya?  Dapatkah

dikembangkan sikap untuk  membatasi  hak  milik  pribadi  demi

meratakan pemilikan sarana produksi dan konsumsi guna tegaknya

demokrasi  ekonomi?  Deretan  pertanyaan   fundamental,   yang

jawaban-jawabannya akan menentukan mampukah atau tidak wawasan

keadilan yang terkandung dalam  al-Qur’an  memenuhi  kebutuhan

sebuah masyarakat modern di masa datang.

 

Diperlukan    kajian-kajian    lebih   lanjut   tentang   peta

permasalahan seperti dikemukakan di atas, namun  jelas  sekali

bahwa  visi keadilan yang ada dalam al-Qur’an dewasa ini harus

direntang  sedemikian   jauh,   kalau   diinginkan   relevansi

berjangka  panjang dari wawasan itu sendiri. Jelas, masalahnya

lalu menjadi  rumit  dan  memerlukan  refleksi  filosofis,  di

samping    kejujuran    intelektual    yang    tinggi    untuk

merampungkannya secara kolektif.  Masalahnya,  masih  punyakah

umat  Islam  kejujuran  intelektual  seperti  itu, atau memang

sudah  tercebur  semuanya  dalam  pelarian   sloganistik   dan

“kerangka  operasionalisasi”  serba terbatas, sebagai pelarian

yang manis?

 

http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Keadilan.html (2 OKT 2009)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s