Capital Resources Masyarakat Pesantren

Halaman

MASYARAKAT PESANTREN DAN PEMBENTUKAN CAPITAL RESOURCES

Oleh:

ABID ROHMANUä

 

Abstrak

Era industrial merupakan realitas objektif yang dihadapi masyarakat pesantren. Era ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat tersebut. Di tengah iklim demokratisasi dan transparansi, masyarakat pesantren mempunyai peluang yang sama sebagaimana masyarakat-masyarakat yang lain untuk ikut bermain dalam kancah industrialisasi demi motif ekonomi atau motif lain yang transenden. Di sisi lain, pranata dan tradisi masyarakat pesantren juga ditantang seberapa jauh mempunyai kepekaan terhadap realitas zaman sehingga tetap dalam watak populisnya.Tulisan ini mencoba untuk sedikit mewacanakan sebagian langkah strategis yang seharusnya dilakukan dalam rangka merespon tantangan era globalisasi ekonomi dan industrialisasi.

Kata Kunci: Pesantren dan Sumber Daya Manusia

 

Pendahuluan  

Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan keagamaan tertua yang tumbuh dan berkembang secara swadaya dalam masyarakat. Lembaga pendidikan yang khas Indonesia (indigenous)[1] ini bisa dilacak sejak kehadiran dan da’wah Islam di Indonesia. Penyiaran Islam khususnya di Jawa relatif tidak menimbulkan problem konfliktual karena proses akulturasi, akomodasi dan transformasi terhadap lembaga semisal yang telah eksis sebelumnya yang dimainkan oleh agama Hindu-Budha.[2] Ia merupakan pioner dan corong sosialisasi Islam di Indonesia dan bahkan pada era kolonialisme, pesantren tidak saja bermain dalam wilayah da’wah dan pendidikan akan tetapi juga secara signifikan telah memberikan kontribusi bagi terwujudnya iklim kemerdekaan.

Sejarah menunjukkan bahwa pesantren mempunyai akar tradisi yang sangat kuat di lingkungan masyarakat Indonesia. Ia merupakan produk budaya orisinel masyarakat Indonesia. Sejak awal kehadirannya pesantren telah menunjukkan watak populisnya dengan memberikan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua golongan masyarakat. Hal itu merupakan pengejawantahan dari konsep “ummah” dalam Islam yang menempatkan harkat dan martabat manusia secara egaliter di hadapan Tuhan. Karena itulah, dalam perjalanan sejarah keindonesiaan, pesantren tidak pernah lekang oleh waktu, bahkan secara kuantitas terus mengalami kenaikan.[3]

Karena itu masyarakat pesantren sejak awal merupakan komposisi besar kelompok sosial budaya di Indonesia. Hal itu sebagaimana Geertz membagi kategori sosial masyarakat Jawa menjadi santri, priyayi dan abangan, walaupun pilahan sosial ini dewasa ini semakin absurd. Selama ini kelompok santri yang terlembagakan dalam masyarakat pesantren identik dengan masyarakat tradisional. Berbeda dengan masyarakat modern, masyarakat tradisional merupakan kelompok terbesar dalam pelapisan sosial di Indonesia.

Belajar dari konteks sejarah, masyarakat pesantren adalah masyarakat yang sejak awal telah mengambil jarak dengan pemerintah bahkan bersifat oposan, terutama pada era kolonialisme Belanda. Karena itu pesantren sejak awal telah mempunyai potensi kemandirian dan kepengusahaan (enterpreneurship)[4]. Berdasar penelitian Geertz, di daerah Mojokuto, pasar sebagai pusat bisnis perdagangan, pedagang yang terbanyak dan tergiat di dalamnya adalah hadir dari golongan santri.[5] Bahkan di daerah yang sama, menurut Geertz, lusinan pondok pesantren sudah trelibat dengan industri semisal pembatikan dan produksi sigaret dengan didasarkan pada organisasi kerja yang rasional.[6]

Terlepas dari gambaran ideal di atas, sebagian besar masyarakat pesantren era kontemporer ini di pentas perekonomian tetap saja menempoti posisi marginal-subordinatif yang menjadi objek aktivitas ekonomi “kaum berjuasi” yang kadang keluar dari nilai keislaman dan menjadi penyedia tenaga buruh (labour). Tentu kita masih ingat praktek ekonomi Gold Quest yang secara persuasif mengambil pasar masyarakat pesantren dan menjadikannya sebagai sandaran legitimatif terhadap praktek tersebut. Alhasil, Kemiskinan di tingkat akar rumput tetap saja massif, kesenjangan kesejahteraan yang tetap lebar dan dampak moralitas dari globalisasi ekonomi yang belum tertangani.

Dalam kerangka demokrasi  sosial, masyarakat dapat berperan sebagai subjek sebagaimana pemerintah. Demokrasi sosial dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Jadi masyarakat sebagai kolektivitas swasta mempunyai peranan penting dalam menghapus kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Hal ini pararel dengan misi profetik Islam tentang keberpihakan kepada kaum papa, orientasi pembentukan masyarakat madani dan klaim universalitasnya.

Berdasar paparan di atas, tulisan ini bermaksud untuk menguak spirit ekonomi yang dimiliki pesantren dan bagaimana spirit tersebut dikelola untuk merespon era industrialisasi. Sebagai sebuah wacana akan digambarkan juga profil struktur sosial masyarakat ekonomi pesantren beserta implikasinya untuk menghindari cultural shock menghadapi perubahan sosial yang begitu dahsyat. 

 

PENGELOLAAN ETOS EKONOMI MASYARAKAT PESANTREN

Secara sederhana sumber daya ekonomi masyarakat pesantren dapat dipilah menjadi dua, yaitu modal dan tenaga kerja yang keduanya bersifat tangible.[7] Modal mencakup uang, tanah/sumber daya alam, bangunan, mesin atau peralatan yang dimiliki oleh masyarakat pesantren. Sedangkan tenaga kerja merupakan faktor produksi sesudah modal yang kadang disebut dengan modal insani (human capital). Modal insani memegang peran yang teramat vital dalam faktor produksi, karenanya dikenal human investmen dengan harapan mendapatkan modal insani yang berkualitas.[8] Ketersediaan faktor modal tidak menjamin suksesnya pengembangan ekonomi bila tidak diiringi dengan kualitas SDM. Contoh konkrit dalam hal ini adalah Indonesia di satu sisi dengan Jepang, Korea Selatan dan Taiwan di sisi yang lain.

Kualitas sumber daya manusia tidak selalu tercermin dalam ketrampilan dan fisik manusia akan tetapi juga pendidikan, kadar pengetahuan, pengalaman/kematangan dan sikap atau nilai-nilai yang dimilikinya. Berkaitan dengan unsur yang terakhir, pakar ekonomi memandang pentingnya ”etos” dari human capital. Etos dalam pengertian sosiologis adalah “sekumpulan ciri-ciri budaya, yang dengannya suatu kelompok membedakan dirinya dan menunjukkan jati dirinya yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain”. Definisi lain menyebutkan sebagai “sikap dasar seseorang atau kelompok orang dalam melakukan kegiatan tertentu”.  Etos dapat bersumber dari nilai-nilai keagamaan ataupun hasil dari perbincangan,   pemikiran/refleksi atau pengalaman yang melalui proses yang mungkin cukup panjang akhirnya diterima oleh individu atau kelompok. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa etos tidak sekedar pengakuan terhadap nilai-nilai tertentu, akan tetapi juga benar-benar diyakini dan diamalkan secara konsekuen yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial secara nyata.[9]

Nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai tradisional tidak sepenuhnya menghambat modernisasi bahkan nilai-nilai agama Tokugawa dinilai telah menghantarkan modernisasi Jepang sehingga bisa menjalankan industrialisasi tanpa meninggalkan, bahkan memelihara tradisi. Tentu ini bukan monopoli tradisi Jepang, atau monopoli etika protestan sebagaimana dinyatakan oleh Weber. Hal itu paling tidak telah dibuktikan oleh Geertz terhadap masyarakat santri di Mojokuto. Karena itu yang diperlukan sebenarnya adalah pengelolaan dan modernisasi tradisi. Tradisi kekeluargaan dan solidaritas bisa dikembangkan menjadi dasar atau model lembaga modern, semisal perusahaan.

Masyarakat pesantren sebagai sub culture mempunyai etos atau karakteristik budaya yang berbeda dengan masyarakat lain. Etos tersebut merupakan aplikasi dari seperangkat nilai yang dijabarkan dari konsep ketaqwaan, yaitu sikap puritan, keikhlasan, kebersamaan (ukhuwwah), kemandirian, kesederhanaan, hemat, kesediaan menunda kesenangan sesaat demi peningkatan prestasi dan sebagainya yang bernilai positif bagi pemberdayaan ekonomi. Sayangnya perangkat nilai-nilai tersebut belum dikelola dan diorientasikan kepada etos kerja dan etos ekonomi secara spesifik akan tetapi lebih dikembangkan ke arah etos sosial secara umum. Oleh karena itu kita lihat banyak aktivitas-aktivitas kolektif masyarakat pesantren yang bersifat keagamaan atau ritual murni dan jarang sekali yang bernuansa pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari da’wah sosial.

Hal tersebut di atas tidak terlepas dari pandangan teologis masyarakat pesantren. Banyak analisis menyatakan bahwa lemahnya etos kerja masyarakat muslim banyak disebabkan oleh pengaruh yang begitu dominan dari teologi fiqh yang hanya berorientasi keakhiratan dan aliran tasawuf yang mengambil jarak dengan hal-hal yang profan. Mengacu pada perspektif Muh{ammad ‘A<bid al-Ja>biri, tradisi dan peradaban yang berkembang di masyarakat pesantren adalah tradisi dan peradaban fiqh.[10] Tradisi tersebut sangat mewarnai pandangan dunia, moralitas dan etos masyarakat pesantren. Tradisi dimaknai sebagai sebuah kekayaan ilmiah dan metode berpikir yang diwariskan oleh al-Qudama` (Scholastik Islam).

Nalar fiqh, menurut al-Jabiri, selama ini masih dominan mengabdi pada epistem bahasa (baya>ni). Epistem bayani adalah sistem pengetahuan yang berasal dari kebudayaan Arab. Berbeda dengan epistem burha>ni yang yang bercorak rasional, epistem baya>ni ditandai dengan ketundukan pada otoritas teks dan otoritas asal (salaf).[11] Epistemologi ini pada akhirnya juga mempunyai dampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat pesantren. Begitu kuatnya hegemoni epistem baya>ni pada akhirnya melahirkan konservatisme dan paham-paham yang bersifat keagamaan murni, berorientasi  regresif dan membuat jarak terhadap pemikiran rasional. Masyarakat pesantren selama ini dikenal sebagai agen ortodoksi, yaitu masyarakat yang orientasinya lebih diarahkan bagimana menjaga kesinambungan keaslian tradisi dari tarikan akulturatif kepercayaan dan budaya asing yang terbingkai dalam  alam modern. Padahal rasionalisasi merupakan salah satu ciri tak terpisahkan dari masyarakat industri. Weber menyatakan bahwa cara berpikir rasional merupakan prasyarat dominan dalam masyarakat industri menggantikan cara berpikir berdasar nilai, perasaan dan tradisi.[12]

Dalam perspektif sosiologi, struktur kesadaran senantiasa diletakkan dalam konteks sosial yang spesifik. Dalam hingar bingarnya industrialisasi masyarakat pesantren memang bukannya sama sekali tidak ada upaya adaptasi dan transformasi. Bagaimanapun masyarakat pesantren mempunyai kepentingan untuk merelevansikan dirinya dengan kondisi sosial agar tetap survive. Akan tetapi upaya yang dilakukan hanya bersifat surface, defensif dan kurang menyatu dengan struktur kesadaran keimanan yang terdalam.[13] Karena itu yang dibutuhkan adalah upaya transformatif yang bersifat holistis, menyangkut dimensi yang menyeluruh, termasuk transformasi tata nilai, tingkah laku individu dan struktur kehidupan kolektif masyarakat pesantren. Sehingga respon masyarakat pesantren terhadap industrialisasi bukan dengan menyusun proyek-proyek “dadakan” atau “tempelan” yang tidak sampai pada kesadaran yang terdalam. Diperlukan gerakan-gerakan penyadaran dan pemberdayaan (empowerment), seperti dengan menciptakan kebersamaan di antara masyarakat sendiri dalam membicarakan dan mempersepsi realitas, mencari peluang dan  memutuskan secara kolektif  bagaimana mengubah realitas itu agar lebih bermakna sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan kekhalifahan manusia untuk menciptakan kemakmuran dengan sama sekali tidak memutus  akar tradisi.

Fiqh sebagai the king of Islamic Sciences seharusnya dapat menjadi starting point untuk mempersepsi realitas secara dinamis dan kontekstual. Kenyataannya pandangan ke-fiqh-an masyarakat pesantren masih membelenggu dengan pendekatan yang masih bersifat normatif. Fiqh lebih diposisikan sebagai alat legislasi, pemilah antara yang halal, haram dan syubhat praktek ekonomi yang datang dari luar. Fiqh tidak pernah dijadikan perangkat keilmuan yang melahirkan kreativitas ekonomi. Fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat ‘amali (praktis) banyak membahas perilaku ekonomi atau yang disebut dengan fiqh mu’a>malah. Khazanah tradisi ini, sayangnya, kurang mendapatkan apresiasi dan reaktualisasi yang kontekstual dari masyarakat pesantren. Fiqh sebagai refleksi logis sosial budaya era tadwi>n cenderung dianggap divine dan final, sementara kebanyakan bentuk dan subtansi lembaga-lembaga perekonomian modern beserta konsepnya bersifat baru yang tidak pararel dengan khazanah klasik.[14] Akibatnya, aset ekonomi masyarakat pesantren yang tidak sedikit, seperti saluran-saluran ekonomi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf belum dapat didayagunakan secara optimal. Harta wakaf misalnya, bisa dipikirkan lebih jauh ke arah harta produktif yang bisa dikembangkan lewat saluran-saluran investasi yang sesuai sehingga bisa dioptimalkan kemanfaatannya bagi masyarakat. Hal ini jelas membutuhkan bekal wawasan ke-fiqh-an yang progresif.

 Selain pendekatan yang sifatnya dogmatis, kajian fiqh yang dilakukan masyarakat pesantren lebih dititikberatkan pada kesalihan yang sifatnya individual (baca : ibadah mah{dlah) dari pada kesalihan yang sifatnya sosial dan hal-hal yang bersifat ‘amaliyah dari pada pemikiran. Hal ini merupakan pengaruh dari paham sufisme yang menggelayuti pesantren yang bersenyawa dengan tradisi fiqh-nya. Barangkali perlu disosialisasikan pemaknaan tasawuf yang lebih membumi (worldly asceticism), yakni sikap hidup kesufian tetapi tetap memperhatikan masalah dunia, atau kadang disebut dengan “sufi berjuasi”. Kuntowijoyo memilah periodisasi perkembangan Islam ke dalam tiga zaman; zaman mitos, zaman ideologi dan zaman ide/ilmu.[15] Masyarakat pesantren kelihatannya belum memasuki zaman ide, karena kesadarannya intelektualnya masih didominasi kepercayaan mistis-religius dan ideologis.

Sebagai catatan tambahan dalam sub bab ini adalah bahwa potensi etos ekonomi masyarakat pesantren juga harus terwadahi dalam iklim yang kondusif dan lingkungan yang mampu memfasilitasi bukan sebaliknya. Itu artinya transendensi kerja bagi masyarakat pesantren, dalam artian kerja sebagai “panggilan keagamaan” (religious calling) dan upaya untuk mencari “keselamatan” (salvation) atau keinginan menjadi orang salih melalui kerja keras belum cukup, akan tetapi juga sekaligus bagaimana lingkungan dan sistem kerja mencegah dari alienasi dan dehumanisasi dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja misalnya. Karena kerja juga merupakan proses sosialisasi dan aktualisasi diri selaras dengan peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan.

 

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT EKONOMI PESANTREN

Dalam masyarakat industri, pelapisan sosial berdasarkan kelas adalah hal yang tak terelakkan. Pelapisan tersebut didasarkan pada kontribusi seseorang atau kelompok pada market. Sebagaimana sosioligi non-Marxis membagi kelas menjadi tiga; atas, menengah dan bawah sedang sosiologi Marxis menjadi dua; berjuasi dan proletar. Islam pada dasarnya tidak mengenal sistem kelas, kecuali yang bersifat eskatologis berdasar kualitas ketaqwaan. Sosiologi Islam, menurut Kuntowijoyo, hanya mengakui kelas sebagai sebuah kepentingan (class in itself) dan menolak konsep pertentangan kelas (class for itself) sebagaimana dalam sosiologi Marxis.[16]

 Sebagai sebuah kolektivitas, masyarakat ekonomi pesantren mempunyai struktur. Masyarakat pesantren pada era industri mempunyai pilahan sosial yang berbeda dengan era agraris. Pada awalnya sub culture masyarakat pesantren hanya mengenal figur Kyai, santri dan masyarakat dan pihak lain yang mempunyai jalinan dengan kyai dan santri. Seiring berkumandangnya modernisasi muncul kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya tidak ada, seperti kelompok profesional, akademisi, politisi dan yang lainnya[17] yang pernah mengenyam pendidikan pesantren atau yang hanya mengafiliasikan atau mengklaim dirinya sebagai bagian dari masyarakat santri karena merasa mempunyai kesamaan budaya.

Di alam modern ini, banyak kita lihat keluarga-keluarga santri atau kyai justru menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah atau pendidikan tinggi umum bahkan pendidikan Barat, asalkan mereka sudah dianggap punya bekal nilai keagamaan. Inilah sebagian cikal bakal terjadinya perubahan formasi sosial masyarakat pesantren. Implikasinya adalah semakin banyak elit terpelajar dari komunitas dan budaya pesantren yang berbasis pendidikan umum yang harus ditampung oleh lembaga-lembaga masyarakat pesantren kalau mereka tidak bisa memulai usaha dan aktualisasi secara mandiri. Kenyataannya, mereka belum terserap secara optimal, karena terbatasnya lembaga-lembaga masyarakat yang bisa menampung atau mungkin masih bercokolnya generasi tua yang enggan melibatkan partisipasi elit terpelajar baru.

Perubahan formasi sosial dengan hadirnya terutama kaum terpelajar dan profesional lambat laun akan membawa perubahan tata nilai masyarakat pesantren, termasuk  dalam aktivitas ekonomi yang dikembangkannya. Merujuk pada teori Marxis, fakta material substructure masyarakat bersifat determinan terhadap superstructure (kesadaran sosial).[18] Terlepas dari gugatan terhadap teori ini, era industri telah menawarkan tata nilai yang kontradiktif dengan alam pikiran masyarakat pesantren yang masih begitu setia dengan tradisi, kesalihan vertikal dan kharisma. Era industri merupakan fase sejarah kemanusiaan, suatu fase tempat tradisi mulai dipertanyakan, hubungan sosial mulai disetarakan dan kharisma mulai dicairkan. Perubahan sosial yang begitu deras ini membuat bangunan-bangunan nilai-nilai komunal masyararakat pesantren mulai kehilangan elan vitalnya. Upaya-upaya defensif dan protektif untuk mempertahankan tata nilai klasik sungguh sudah kehilangan momentum. Yang diperlukan adalah upaya transformatif, yaitu mobilitas budaya yang bisa menyebabkan lembaga dan pranata sosial masyarakat pesantren menjadi tetap relevan.[19]

Era industrialisasi dan kemajuan masyarakat menumbuhkan lingkaran ketergantungan. Relasi dan ketergantungan antar elemen sosial semakin intensif disebabkan semakin tingginya spesialisasi dan pembidangan kerja. Sebagian membutuhkan bagian yang lain (mutual relationship) untuk survive.  Karenanya dibutuhkan kontrol dan koordinasi terhadap elemen-elemen sosial tersebut dalam wadah organisasi. Emile Durkheim menyebut wadah organisasi ini dengan organic solidarity,[20] artinya bahwa kepentingan-kepentingan elemen-elemen sosial hanya akan tersalurkan bila tergabung secara organisatoris. Karenanya, umat tetap saja membutuhkan pimpinan-pimpianan organisasi yang mempunyai akseptibilitas, akuntabilitas dan kridibilitas yang tidak saja didasarkan pada keahlian dalam bidang agama secara sempit akan tetapi juga yang mempunyai otoritas dalam bidang pengetahuan yang yang lebih luas. Begitu halnya dengan masyarakat pesantren, pluralitas spesialisasi kerja dan keahlian dari anggota masyarakat perlu dikelola dalam wadah organisasi-organisasi kerja. Dan kyai atau ulama bukanlah aktor dominan dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut. Kenyataannya pada masyarakat tradisional, kyai sering kali sebagai pemilik usaha, manager usaha, figur politik dan sosial. Dalam lingkungan masyarakat ekonomi pesantren, kyai lebih banyak memainkan fungsi examplary center, sebagai panutan dan penasehat bagi aktivitas perekonomian yang sehat, jujur dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Sementara tugas politisi dari masyarakat santri, misalnya, menjaga agar rasionalitas dan sistemasi aktivitas perekonomian tetap terjaga sebagai ciri universal dari industrialisasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara bagaimana mencegah KKN untuk menghindarkan ekonomi biaya tinggi. Sistemasi adalah ciri yang menunjukkan bahwa masyarakat industri bersifat anonim, tanpa nama, karena orang tidak di atur dengan orang, tapi oleh sistem yang abstrak.[21] Pembagian kerja pada masyarakat industri juga diatur oleh sistem yang abstrak. Sebagai misal seorang dosen tidak bisa mewariskan pekerjaannya pada anak dengan cara apapun tanpa melalui sistem, yakni lolos sistem rekruitmen, pendidikan yang memadahi dan sebagainya.

Masyarakat benar-benar berhadapan dengan sistem, bukan otoritas. Penerapan sistem manajemen ilmiah dan profesionalisme sudah menjadi tuntutan. Manajemen ilmiah dan rasional akan menjadi counter terhadap tradisi masyarakat pesantren yang cenderung mengikuti kesadaran hati dari pada kesadaran akal. Manajemen tradisional yang biasanya “misterius” dan tidak transparan dalam masyarakat pesantren yang bertumpu pada figur kharismatik dianggap tidak relevan lagi.

Penerapan sistem manajemen ilmiah dan profesionalisme merupakan garapan kaum manajer dan kaum profesional. Dengan bekal wawasan sosial dan etika bisnis yang diperoleh di bangku perkuliahan, dan basis nilai kepesantrenan yang adiluhung diharapkan akan membawa kultur baru dalam aktivitas perekonomian masyarakat pesantren, yakni terutama penumbuhan tanggung jawab sosial dan demokrasi sosial yang selaras dengan nilai keislaman. Mereka akan menyadari bahwa tanggung jawab sosial dan akuntabilitas sosial/publik merupakan pengejawantahan dari nilai amanah (melaksanakan tangung jawab). Sebuah kegiatan ekonomi harus mempunyai tanggung jawab yang bersifat publik/sosial. Hal ini selaras dengan teori akuntansi modern bahwa akuntansi bukanlah media pertanggungjawaban manajer kepada pemilik modal saja. Pemilik modal/saham perusahaan atau badan usaha lainnya bukan satu-satunya yang berkepentingan terhadap aktivitas ekonomi tersebut, karena aktivitas tersebut telah melibatkan berbagai pihak (stake holder); pemerintah, karyawan, konsumen, produsen, masyarakat dan pemilik. Ini merupakan turunan dari konsep teori “enterprise theory”, yakni sebuah konsep teori yang menekankan pada distribusi kemakmuran yang adil di antara stake holder.[22]

 

PENUTUP

Globalisasi ekonomi dan industrialiasi merupakan realitas objektif yang menghadang masyarakat pesantren. Untuk bisa terlibat secara aktif di era ini, kualitas sumber daya manusia merupakan kata kunci. Di antara kualitas tersebut tercermin dalam kesadaran, etos kerja dan etos ekonomi. Selama ini masyarakat pesantren dinilai lemah dalam bidang ini. Karenanya dibutuhkan tidak saja pengelolaan terhadap potensi ini, akan tetapi juga reaktualisasi pola nalar dan pola keberagamaan yang lebih tanggap terhadap semangat zaman.

Kalau masyarakat pesantren benar-benar melaksanakan prinsip yang selama ini didengung-dengungkan, al-muh}a>faz{atu ‘ala al-qadi>m al-s}a>lih{ wa al-akhdu bi al-jadi>d al-as}lah}, tentu tidak akan alergi dengan globalisasi ekonomi atau industrialisasi. Banyak manfaat yang bisa dipetik dengan pro-aktif terlibat dalam proses tersebut. Implikasi negatif dari era industrialisasi, semisal paham indivudualisme dan hedonisme,  bukan jadi alasan masyarakat pesantren untuk menjauhinya. Dengan tetap berpegang pada nilai luhur tradisi dan agama, peran masyarakat pesantren dalam industrialisasi akan lebih bermakna bagi eksistensi masyarakat pesantren sendiri atau pihak-pihak lain, tentu akan lebih rah}matan li al-‘alami>n. Wallah A’lam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ä Penulis adalah anggota LP2M INSURI Ponorogo dan Alumni Pesantren “Mamba’ul Ma’arif” Denanyar Jombang.

[1] Sebagaimana penuturan Nurcholis Madjid yang dikutip oleh Hasan Mu’arif Ambari dalam, Menemukan Peradaban; Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia (Jakarta: Logos, 2001), 319.

[2] Husni Rahim, Arah BaruPendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Logos, 2001), 145.

[3] Lihat, Rahim, Arah Baru, 146.

[4] Nurcholish Madjid, Islam Kerakyatan dan keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1994), 223.

[5] Roland Robertson (ed.), Agama Dalam Analisa dan Intrpretasi Sosiologis, terj. Achmad fedyani Saifuddin (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 204.

[6] Mukti Ali, “Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia”, dalam Muhammad wahyuni Nafis et. al. (ed.),  Kontekstualisasi Ajaran Islam (Jakarta: IPHI dan Yayasan Wakaf PARAMADINA, 1995), 592.

[7] M. Dawam Rahardjo, Intelektual Intelegensia dan perilaku Politik Bangsa (Bandung: Mizan, 1999), 337.

[8] Ibid.,  355.

[9] Ibid., 390.

[10] Al-Ja>biri> menyatakan bahwa Fiqh begitu dominan dan istimewa dalam peradaban Arab –Islam, karenanya layak disebut “Peradaban Fiqh”. Lihat Muhammad Abid Al-Ja>biri>, Takwi>n al-‘Aql al-‘Arabi (Libanon: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyah, 1998), 56.

[11] Al-Ja>biri>, Al-Di>n wa al-Dawlah wa Tat}bi>q al-Shari>’ah (Libanon: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyah, 1996), 157.

[12] Lihat Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), 41.

[13] Lihat, Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 60.

[14] Abid Rohmanu, “Fiqh dan Tantangan Global”, dalam Aula, No. 05 (Mei, 2003), 81.

[15] Sebagaimana dikutip oleh Mahmud Arif dalam “Tradisi Keilmuan dan Moralitas Pesantren”, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, No. 1 (Juli, 2001), 102.

[16] Kuntowijoyo, Identitas, 44.

[17] Lihat Gregory John Fealy, Ijtihad Politik Ulama ; Sejarah NU 1952-1967 (Ulama and Politics in Indonesia a History of  Nahdlatul Ulama 1952-1967), ter. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtar (Yogyakarta: LKiS, 2003)

[18] Robert Hagedorn (ed.), Essentials of Sociology (Canada: Holt, Rinehart and Winston of Canada, Limited Toronto, 1981), 131.

[19] Abdurrahman, Islam Transformatif, 56.

[20] Hagedorn (ed.), Essentials of Sociology, 165.

[21] Lihat Kuntowijoyo, Identitas, 40.

[22] Ahmad Juanda, ”Pengembangan Akuntansi dalam Perspektif Politik-Ekonomi”, Salam, No. 1 (Vol. 3, 2000), 81.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s