Moralitas Islam

Halaman

 MORALITAS ISLAM; MORALITAS ALTERNATIF  DI ANTARA

  PLURALISME AJARAN MORAL

Oleh: Abid Rohmanu*

 

Pendahuluan

Manusia tidak pernah netral secara moral, itulah sebabnya mengapa manusia selalu dalam posisi benar atau salah secara moral. Sesuatu yang ingin ditandaskan dari pernyataan di atas adalah bahwa manusia, siapapun itu, tidak bisa lepas dari aspek moralitas. Secara ontologis, moral dapat dipandang sebagai suatu kelengkapan nilai  mungkin lebih tepat disebut potensi – yang merupakan bekal setiap manusia dalam meniti peran kehidupannya.

Ada banyak ajaran moral yang sering kali saling bertentangan satu sama lain dan masing-masing mengajukan klaimnya pada khalayak. Karena memang ajaran moral bukanlah monopoli agama saja. Di tengah kegamangan dalam menentukan pilihan terhadap pandangan moral yang begitu beragam, sangatlah bijak jikalau kita mau kembali pada moralitas Islam sebagai sebuah moralitas alternatif di antara pluralisme pandangan moral yang ada.

Menurut Muslehuddin, pluralisme ajaran moral yang ada belum memberikan pilihan ajaran moral standar yang dapat dijadikan acuan. Sering kali ajaran moral hanyalah merupakan rasioalisasi dari keinginan,  kepentingan individu maupun masyarakat tempat individu berafiliasi (Mohammad  Muslehuddin, Morality; Its Concept and Role in Islamic Order, 1984: v). Karena keinginan, kepentingan manusia begitu bervariasi maka beragam pula ajaran moral yang merasionalisasikannya.. Kesimpulannya adalah bahwa moralitas tidak lagi bersifat otonom, tapi telah dimanipulasi oleh kepentingan-kepetingan manusia yang bersifat temporer.

Di antara contoh dalam hal ini adalah Nietzsche, Penganut relativisme moral, baginya kebaikan adalah segala hal yang mengarah pada kehendak untuk berkuasa. Karena kekuasaan bisa diperoleh lantaran pranata-pranata moral yang tidak tunggal, pada akhirnya ia tidak melihat adanya seperangkat aturan moral yang bersifat universal. Sementara Hedonists beranggapan bahwa kenikmatan adalah kebaikan itu sendiri dan merupakan tujuan final (H. Devos, Pengantar Etika, t.t. : 161).

Keadilan-pun yang pada awalnya dianggap sebagai subjek yang tidak berubah, ternyata tidak demikian halnya. Herbert Spencer misalnya mengidentikkan keadilan sebagai hasil dari proses sebab akibat dalam artian biologis. Ia mengatakan bahwa seorang yang lemah sudah sewajarnya menerima konsekuensi dari kelemahannya, sebaliknya orang yang kuat sudah selayaknya menerima reward atas superioritasnya. Sedang Nietzsche beranggapan bahwa keadilan adalah hak mereka yang kuat.

Hal-hal di atas tidak secara langsung merupakan koreksi bagi kepercayaan umum yang mengatakan bahwa keadilan mempunyai maknanya yang terbatas dan adanya kesepakatan tentang adanya ajaran moral yang fundamental. Semua itu adalah non sense (paling tidak dalam dataran praktis),  karena yang ada hanyalah relativisme dan subjektivisme moral. Dengan relativitas dan subjektivitas tersebut sudah cukup alasan untuk mengatakan bahwa moralitas adalah subjek yang incomplete  dan unfinished.

Berdasar permasalahan di atas timbul tanda tanya besar seputar moralitas, menyangkut apa dan bagaimana kebenaran objektif itu? Adakah standar tertentu untuk mengukur suatu keputusan moral? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dalam tulisan ini dengan kerangka Islam, dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang suci, sempurna, universal, maka tentu demikian juga moralitasnya.

Memang bagaimanapun moralitas Islam tidak bisa diperbandingkan dengan moralitas-moralitas lain, apalagi itu rumusan manusia, akan tetapi bila hal tersebut akan membuat kita lebih obyektif dalam memandang moralitas Islam dan tidak terjebak pada argumen-argumen apologetis, kenapa tidak?

 

Moralitas Islam; Pedoman Moral Standar dalam Meniti Kehidupan

Moralitas lazim didefinisikan sebagai sekumpulaan norma yang dijadikan acuan manusia dalam meniti kehidupan di dunia. Karenanya secara teoritis, studi terhadapnya berkisar pada pertanyaan bagaimanakah kehidupan yang baik itu dan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dan bertindak.

Merujuk pada G. E. Moore, Muslehuddin mengatakan bahwa teori-teori klasik moralitas hanya mengabdi pada tipe-tipe logika tertentu untuk menjustifikasi teorinya dan ketika dihadapkan pada tipe penalaran yang lain akan “mati kutu”. Di sisi yang lain teori-teori klasik hanya memberikan semacam nasehat, petuah bukan mendefinisikan konsep-konsep moral seperti kebenaran, kejahatan dan semisalnya (Muslehuddin, Morality, hlm. 18). Hedonisme misalnya hanya memberi nasehat bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang terdiri dari kenyamanan dan  kenikmatan, dan konsekuensinya manusia harus mengusahakannya dalam bentuk tindakan nyata. Tidak pernah ada usaha untuk mendefinisikan kata “baik”, “benar”, seandainya ada pendefinisian hanya bersifat deskriptif belaka.

Berdasar permasalahan di atas perlu adanya pendekatan yang objektif terhadap moralitas, yaitu keputusan moral yang tidak hanya didasarkan pada pikiran, emosi, hasrat dan kepentingan manusia yang bersifat labil dan tidak pasti. Pemikiran  manusia sangat sulit (kalau malah tidak mungkin) bisa mencapai derajat obyektif. Hal tersebut karena pikiran manusia selalu dipengaruhi oleh sikap dan emosi personal, pada level pertama, afiliasi kelas (kelas yang beroposisi terhadap kelas lain biasanya sekaligus beroposisi terhadap sistem nilainya)  dan internalisasi budaya  sekitar pada level kedua dan ketiga. Manusia tidak bisa lepas dari ketiga level tersebut, seandainya ia bebas dari level pertama, ia tak akan bebas dari level kedua atau ketiga (Fuad Baali dan Ali Wardi, Ibn Khaldun and Islamic Thought-Style; a Social Perspective, 1981: viii).

Karenanya diperlukan adanya instrumen parameter moralitas yang independen dan bersifat eksternal terhadap manunsia,  parameter tersebut adalah agama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ada dunia lain, norma lain selain yang bisa kita indera, yang bersifat transenden dan berisi nilai-nilai moralitas.

Dalam konteks agama Islam kebenaran yang objektif hanya merupakan pengetahuan Tuhan. Karenanya untuk bisa meniti kehidupan dengan benar, menjadikan hukum Tuhan  sebagai pedoman adalah keharusan. Dalam al-Qur’an, al-Baqarah, (2): 177, Allah memberikan rincian-rincian kebaikan. Yang perlu digarisbawahi adalah rincian pertama, yaitu keimanan kepada keesaan Tuhan (unity of God / tawhid), konsep sentral dalam Islam. Konsep ini mempunyai implikasi-implikasi sosial-etis, diantaranya adalah bahwa  Konsep ini pada saat yang sama juga mengekpresikan akan kesatuan dan kebersamaan manusia (unity of man). Karenanya pada ayat yang lain, al-Hujurat (49): 10, Allah menegaskan bahwa semua mu’min adalah bersaudara.

Pada sisi yang lain, Allah sama sekali tidak menerima keimanan seseorang tanpa dibuktikan oleh amal nyata, sebaliknya amal nyata tanpa dilandasi keimanan juga akan sia-sia. Karenanya sering kali dalam al-Qur’an perintah keimanan dipersandingkan dengan berbuat kebajikan, “berimanlah dan berbuatlah kebajikan”, berbuat kebajikan terhadap sesama baik dalam bentuk  materi atau immateri. Statemen seperti ini menurut Izatbegovic diulang-ulang dalam al-Qur’an lebih dari 50 kali  (‘Alija ‘Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah, terj. Nurul Agustina dan Farid Gaban, 1992:  141).

Hal urgen lain berkaitan dengan moralitas Islam adalah bahwa moralitas ini lebih didasarkan pada aspek “kewajiban”. Memang Islam mengakui bahwa kewajiban mempunyai korespondensi dengan hak, akan tetapi dalam wacana moralitas aksentuasinya akan berlainan. Dalam hal ini Muslehuddin pernah mengatakan: “Rights have corresponding duties but in Islamic law duties are more than rights” (Muslehuddin, Morality, hlm. 41). Penekanan hanya pada “hak” pada gilirannya juga hanya menekankan pada kekuatan dan otoritas seseorang terhadap yang lain, seringkali hal ini mengancam perdamaian yang telah terajut dalam masyarakat. Sebaliknya penekanan pada “kewajiban” (the sense of duty), akan mengingatkan kita pada tanggung jawab terhadap sesama. Perasaan seperti inilah (perasaan akan kewajiban kepada Tuhan dan sesama) yang akan mengontrol tingkah laku manusia dan menjauhkannya dari perbuatan jahat

Cukup beralasan jika Izetbegovic mengatakan bahwa “kewajiban” merupakan tema sentral moralitas, sedang “hak”, “kepentingan” adalah tema sentral politik. Kewajiban dan kepentingan adalah dua daya penggerak aktivitas manusia, akan tetapi kewjiban selalu lebih tinggi dari pada kepentingan, dan kepentingan tidak mempunyai kaitan dengan moralitas. Seseorang yang mempertaruhkan nyawanya dengan memasuki rumah terbakar untuk menyelematkan anak tetangga, akan tetapi hanya keluar dengan membopong mayat si-anak, agaknya sulit untuk menilainya sebagai tindakan moral bila dilihat dari sudut motif kepentingan (Izetbegovic, Membangun, hlm., 125).

Merujuk kepada Aristoteles, suatu tindakan hanya akan bernilai moral bila dipenuhi beberapa persyaratan, pertama; pelaku mengetahui dan sadar akan tindakannya, kedua; tindakannya merupakan pilihannya secara otonom, ketiga; tindakan tersebut merupakan ekspresi dari karakter yang sudah mapan dan stabil.  Dengan kata lain tindakan harus dilakukan secara bebas (voluntary),  merupakan pilihan dan merupakan ekspresi dari cita-cita tertentu dari seseorang yang secara personality sudah masak

Kebebasan adalah pra-kondisi dari moralitas, adanya moralitas hanya masuk akal karena manunsia mempunyai kebebasan. Binatang tidak mengenal faham kewajiban dan tidak dapat dianggap bertanggung jawab, karena tidak memiliki kebebasan, semuanya ditentukan oleh dorongan instingnya (Franz Magnis Suseno,  Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral , 1987:  21). Agar tindakan bernilai moral, tindakan juga harus didasarkan pada karakter yang matang dan stabil, akan tetapi persoalannya tak seorangpun dapat mengklaim mempunyai stabilitas karakter yang absolut, kecuali ia telah mendapatkan pendidikan. Pendidikan tersebut hanya dapat didapatkan secara sempurna dari Islam, dengan panduan petunjuk al-Qur’an dan contoh ideal kehidupan Nabi Saw., karenanya tindakan moral hanya akan bermakna bila disandarkan pada wahyu ketuhanan.

Prasarat yang lain adalah niat (motive) suatu tindakan. Tidak sebagaimana Bentham yang mengatakan bahwa kebaikan suatu tindakan diukur berdasar konsekuensinya (akibat) yang seringkali sulit untuk dikontrol, Islam menjadikan niat sebagai suatu yang subtantif dalam tindakan, karena ia merupakan sumber inspirasi suatu tindakan (Izetbegovic, Membangun, hlm. 128). Dalam konsep agama dalam setiap diri manusia ada suatu pusat batin. Setiap tindakan diambil, dipilah dan dikonfirmasi secara batin. Tanpa konsultasi dengan dirinya sendiri (batin), tindakan manusia tak lebih dari sebuah aksi mekanis saja. Niat membantu menentukan ganjaran dan balasan suatu tindakan, hal ini sesuai dengan ajaran Nabi saw. Bahwa suatu tindakan hanya bisa dinilai dari motivasinya yang merupakan inspirator bagi tindakan tersebut “انما الاعمال بالنيات”  .

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberimanan dan perasaan akan kewajiban adalah komponen yang signifikan dalam moralitas Islam. Tuntutan untuk memenuhi kewajiban tanpa mempertimbangkan kesulitan dan resiko yang yang mungkin dihadapi hanya memperoleh pembenaran jika ada unsur keimanan, keimanan akan Tuhan, akan adanya alam dan kehidupan  lain selain alam dan kehidupan di dunia ini.

 

Penutup

Dewasa ini mengangkat wacana moralitas adalah sesuatu yang  urgen di tengah kondisi sosial budaya yang dekaden seiring semakin tak terbendungnya arus modernisasi. Modernisasi selalu bersifat dialektik, dalam artian modernisasi selain menawarkan kemudahan-kemudahan, juga mengandung implikasi-implikasi negatif, antara lain modernisasi juga menawarkan paket-paket moralitas yang bersifat sekuler. Seringkali tanpa kita sadari, kemajuan tekhnologi, perkembagan media baik cetak maupun elektronik telah menyuapi kita dengan ajaran-ajaran moral, seperti hedonisme, anarkisme, watak konsumtif dan yang lainnya.

Pluralisme ajaran moral yang bersifat sekuler bukanlah moralitas standar, karenanya tidak dapat dipakai untuk bekal meniti kehidupan. Moralitas-moralitas tersebut hanya bersifat nisbi dan temporer. Seringkali moralitas-moralitas tersebut merupakan rasionalisasi dari kepentingan-kepentingan sesaat manusia yang bersifat materialistis. Berbeda dengan moralitas Islam yang mempunyai perspektif yang lebih komprehensif, karena selain mengakui manusia sebagai makhluk yang berdimensi material juga menekankan arti pentingnya sisi ruhaniah manusia. Karena itulah kebenaran obyektif dalam konteks etika Islam tidak semata didasarkan pada penalaran manusia akan tetapi juga melibatkan spirit ketuhanan dan parameter-parameter yang yang disepakati seperti niat (motif), bebas (voluntary) dan karakter yang stabil. Kesemuanya itu untuk menghindarkan manusia dari keterjebakan pada paham materialisme.

 

 



* Penulis adalah mahasiawa pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Konsentrasi Syari’ah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s