Nikah Mut’ah

Halaman

NIKAH MUT’AH; MENYUSURI STATUS PEREMPUAN

DALAM TRADISI ARAB-ISLAM

Oleh: Abid Rohmanu*

Abstract: Materially, there is almost no new theme in the domain of Islamic law. This is like the theme of marriage by contract (mut’ah marriage) in the Islamic family law. There is agreement that the mut’ah temporary marriage was practiced before Isla>m and for some time after the rise of Isla>m. It was a personal contract between a man and a women to cohabit for a limited period of time in return for a certain remuneration payable by the man. This topic always becomes a controversial issue in every part of time because it concerns with sensitive relation between men and women. In the middle of the religious humanism and maintenance of human rights, this article tries to study the mut’ah marriage using the historical data and the cultural anthropogy. Standing on the discipline of sociology, this study is hoped to be the real example that Islamic law (fiqh) is not law in the tehnical sense. The relationship between Islamic law and society is, has always been and will remain both difficult and complex. As a living institution, Islamic law encompasses every aspect of people’s live –faith, rituals, ethich as well as the so-called strictly legal subject matter. On the other hand, it is basically  formulated from dialectics of the universal message of normative Islam with the cultural context of local society as reflected in mut’ah marriage (temporary marriage). The mut’ah marriage which was fairly common in Arabia before Islam, was diametrically opposed to the spirit and the message of Islamic morality. Agrements have generally been put forward that Islam gives a high status to women. Islam comes to campaign for gender equality and socio-cultural humanism. In this sense, and one of its campaigns is with appresiative and reconstructive responding to the institution of the mut’ah merriage.

Keywords: Mut’ah, system kekerabatan, patrilineal dan bilateral.

PENDAHULUAN

Nikah mut’ah adalah persoalan klasik. Sejak awal, sejarah hukum Islam telah diwarnai oleh kontroversi seputar permasalahan ini, terutama antara kelompok Sunni dan Syi’ah. Kelompok yang terakhir berpendapat bahwa dalam kondisi apa pun bentuk pernikahan ini berstatus halal, sedang kelompok Sunni berpandangan sebaliknya. Walaupun begitu nikah mut’ah tetap saja menarik dan aktual untuk dibicarakan. Hal tersebut disebabkan karena di sana sini secara sporadis masih banyak dijumpai praktek pernikahan model ini dengan segala variasinya.

Selama ini kajian tetang nikah mut’ah lebih banyak merujuk pada tradisi dan teks (logosentris), karenanya pemahaman yang komprehesif dan obyektif sulit diperoleh. Warisan tradisi teks berkaitan dengan persoalan mut’ah cukup bervariasi dan kaya, sehingga membuka kemungkinan untuk diinterpretasi sesuai dengan interest pribadi/golongan dan struktur kemasyarakatan penafsir teks. Struktur social yang bersifat patriarkhi diyakini mempunyai pengaruh besar terhadap legalisasi mut’ah dan bentuk-bentuk perkawinan lain yang mensubordinasikan perempuan.

Karenanya, tulisan ini bermaksud mengkaji nikah mut’ah dari perspektif sosiologi pengetahuan dengan memanfaatkan data yang bersifat historis-antropologis. Dari perspektif sosiologi pengetahuan, fiqh pada dasarnya adalah ramuan dari dialektika pesan normative Islam yang bersifat universal dengan konteks budaya masyarakat yang bersifat lokal. Ide-ide, pendapat, dogma, keyakinan dan nilai-nilai hanyalah produk dari realitas materi. [1] Realitas materi di sini pararel dengan konteks budaya lokal masyarakat yang merupakan subtansi disiplin antropologi. [2] Dalam konteks kajian ini, bagaimana nikah mut’ah merupakan bagian dari budaya dan system social masyarakat Arab klasik dan bagaimana respon Islam terhadap prakteks tersebut akan ditelusuri dalam bahasan ini. 

SISTEM KEKERABATAN DAN BENTUK PERKAWINAN MASYARAKAT ARAB

Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial tidak bisa dilepaskan dari kajian hukum. Secara analitis, sistem sosial dapat dipilah menjadi dua; struktur sosial (social structure) dan proses sosial (social proses).[3] Struktur sosial merupakan aspek statis sistem sosial yang berintikan prinsip-prinsip struktural yang menjadi basis hubungan-hubungan dan interaksi sosial yang merupakan inti dari proses sosial. Karena itu struktur sosial relatif tetap dan dapat dijadikan sebagai variabel independen di dalam menelaah aspek tertentu dari masyarakat, termasuk aspek hukumnya.

Secara global, budaya masyarakat hukum mempunyai dua struktur sosial; struktur sosial yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dan sruktur sosial yang didasarkan pada kesamaan faktor teritorial atau wilayah.[4] Struktur sosial yang didasarkan pada system kekerabatan mempunyai nilai penting bagi masyarakat Arab. Tidak saja faktor ini menjadi dasar hubungan antar individu, akan tetapi juga menjadi kriterium penentuan alokasi hak dan kewajiban.[5] Factor tribalistik, bukan keluarga, dalam masyarakat Arab merupakan sumber tatanan nilai kemasyarakatan. Karenanya, hubungan kesukuan dianggap lebih kuat dari hubungan kekeluargaan dan dalam prakteknya hubungan kesukuan ini yang mendorong pembelaan mati-matian antara yang satu dengan yang lain. Kesukuan menjadi factor yang dibanggakan dan mereka yang tidak jelas asosiasi genealoginya dianggap hina atau da’iyun dalam bahasa mereka.[6]

Dalam kajian antropologi fungsi sistem kekerabatan par excellence adalah dalam hal pengaturan perkawinan.[7] Pengaturan perkawinan oleh sistem kekerabatan lebih banyak berorientasi pada hubungan gender, yakni konstruksi sosial berkaitan dengan status dan posisi seseorang (suami/istri) dalam sistem sosial tertentu. Karena lekatnya bentuk perkawinan dengan sistem kekerabatan, perkawinan dalam masyarakat sering kali dikatakan sebagai salah satu variabel yang menentukan status seseorang dalam masyarakat.[8]

Secara umum system kekerabatan masyarakat Arab adalah patrilineal. System garis keturunan ini didefinisikan sebagai : “Patrilineal descent affiliates an individual with kin of both sexes related to him or her through men only. In each generation, then children belong to the kin group of their father”. System garis keturunan masyarakat Arab ini mengisyaratkan secara tegas bahwa bapak adalah poros tali kekerabatan dalam keluarga. Anak, dengan demikian, mengikuti garis keturunan ayah dan keluarga ayahnya. Sedang ibu dan kerabat lainnya dianggap sebagai tamu atau orang asing bagi sistem ini. Tradisi paternalistic ini dalam konteks masa itu masih ditoleransi oleh al-Qur’an: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah”.[9]

System keluarga yang dikenal dalam masyarakat patriarkhi adalah system keluarga luas (extended patriarchal family) yang terdiri dari orang tua, anak-anak dan karib kerabat lain yang terbentuk secara bersama sebagai sebuah unit social. Unit-unit social yang bersifat nasabiyyah/genealogis dalam masyarakat Arab terpilah menjadi : al-sha’b (bangsa), al-qabi>lah (suku), al-‘ima>rah (sub suku), al-bat}n (klan/marga), al-fakhdz (moiety) dan al-fasi>lah (faksi). Mereka sangat memperhatikan factor genealogis ini sebagai dasar interaksi dan kerja sama di antara mereka. Lebih jauh secara antropologis, system genealogis mempunyai beberapa fungsi; fungsi ekonomi, politik, religious dan fungsi pengaturan perkawinan. Model system kekerabatan patrilineal masih eksis, terutama di wilayah padang pasir Arabia.[10]

Bentuk dasar perkawinan masyarakat dengan system kekerabatan parilineal adalah eksogami – perkawinan yang mengharuskan seseorang memilih wanita dari klan lain – dengan pembayaran dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak wanita. Pembayaran ini merupakan symbol perpindahan status pihak wanita dari klan atau keluarga asal menuju klan dan kelaurga laki-laki. Pembayaran (mahar) ini dalam masyarakat Arab klasik lebih merupakan alat transaksi (diberikan kepada wali) dan bukan symbol hadiah kepada mempelai wanita.[11] Dengan pembayaran mahar – jumlahnya disesuaikan dengan status social keluarga wanita atau berdasarkan proses tawar menawar – berarti perempuan tersebut dibeli oleh laki-laki calon suaminya dan karenanya ia tidak mempunyai hak apapun terhadap dirinya.[12]

Selain bentuk perkawinan biasa sebagaimana yang kita kenal plus dengan sifat eksogami dan transaksional sebagaimana di atas, banyak model perkawinan-perkawinan yang lain yang secara umum mendegradasikan peran dan fungsi sosok wanita sesuai dengan system kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Arab klasik. Di antaranya adalah poligami dan mut’ah. Dalam budaya Arab paternalistic, pranata-pranata social dan hukum ini merupakan wadah bagi ekspresi kejantanan dan harga diri laki-laki. Semakin maskulin dan semakin banyak seseorang menguasai perempuan semakin terhormat ia di mata masyarakat.

Khalil ‘Abdul Karim memberikan argumentasi tentang orientasi dan relasi seksual yang kuat dan timpang dari masyarakat Arab dengan merujuk pada konsepsi kebahasaan. Bahasa Arab menurutnya kaya kosakata yang menunjuk pada aktivitas seksual yang sebagian besar menonjolkan peran laki-laki. Di antaranya adalah rafas (senggama), lams (sentuhan), itya>n (mendatangi) ruku>b (mengendarai) I’tila (menggagahi) imtita’ (menunggangi) dan wat}’i (menginjak). Konsepsi-konsepsi kebahasaan tersebut, menurut Karim, seakan menganalogikan wanita dengan binatang melata. Semuanya itu adalah pengaruh system social patriarkhi, iklim, kondisi geografis dan watak mereka yang primitive sehingga banyak waktu kosong.

NIKAH MUT’AH; MENAKAR STATUS PEREMPUAN

Mut’ah adalah tradisi pra Islam[13] yang masih dipelihara oleh kelompok Shiah (Imamiyyah[14] dan Ja’fariyyah[15]). Praktek mut’ah walaupun sering disebut sebagai khas Shiah, akan tetapi paktek tersebut secara formal hanya berlaku di Iran[16]  dan diamini hanya oleh kelompok tradisionalis Shi’ah. Praktek ini disebut dengan mut’ah karena tujuannya adalah perolehan kenikmatan seksual (istimta) dalam jangka waktu tertentu (ajal) dan ongkos tertentu (ajr) dan , berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang bertujuan memperoleh keturunan (procreation).[17]

Bagi pendukung mut’ah, praktek ini dilegitimasi oleh al-Qur’an, surat al-Nisa’ (4): 24,[18] walaupun menurut pihak lain, ayat-ayat tersebut tidak berbicara dalam konteks mut’ah. sedangkan teks hadis mengatakan bahwa nikah mut’ah telah dilakukan pada masa kenabian. Dikatakan, sebagian sahabat Nabi, terutama ketika mereka harus berperang atau melakukan perjalanan dan bermukim beberapa waktu di sebuah kota yang asing, mempraktekkan bentuk pernikahan ini. Bahkan kabar miring menyatakan Nabi pernah melakukannya,[19] akan tetapi pernyataan ini tidak didukung oleh bukti yang kuat. Praktek tersebut terus berlanjut sampai pasca kenabian. Pendukung mut’ah sama sekali tidak melihat adanya larangan langsung dari Nabi, kecuali dari ‘Umar b. Khattab. Larangan ‘Umar terhadap nikah mut’ah pada masa khilafahnya, menurutnya semata-mata kreasi ‘Umar  dan lebih didasarkan pada perasaan dislike ‘Umar terhadap ‘Ali yang disebut-sebut juga melakukan mut’ah.[20]

Sedangkan teks yang lain menyatakan bahwa mut’ah memang telah dipraktekkan pada masa kenabian, akan tetapi pada masa itu juga praktek tersebut telah dianulir oleh Nabi Saw., hal ini dapat dilihat dalam kitab Sahih Muslim, Sharh al-Nawawi dan Sahih al-Bukhari. Dalam kitab yang terakhir misalnya, ada  riwayat yang dilekatkan pada ‘Ali r.a. yang menyataka bahwa Nabi saw.  melarang praktek tersebut pada perang Khaybar.[21]

Terlepas dari informasi teks yang paradoks di atas, nikah mut’ah bukanlah tipikal pernikahan yang diidealisasikan Islam. Persoalannya bukan semata karena pranata tersebut bagian dari tradisi Arab-Jahiliyyah pra-Islam. Akan tetapi karena secara subtansial praktek mut’ah berseberangan dengan visi humanistic Islam terkait dengan relasi egalitarian antara laki-laki dan perempuan. Secara teoritis, nikah mut’ah pada dasarnya adalah transaksi dengan obyek perdagangannya adalah wanita. Dalam bahasa yang lebih kasar mut’ah adalah untuk kepentingan laki-laki, sementara perempuan adalah musta’jar (hired); menyewakan “organ seks-nya” dalam jangka waktu tertentu.[22] Praktek-praktek seperti ini bisa membawa pada perdagangan manusia dan prostitusi terselubung.

Hal tersebut dikuatkan dengan satu informasi bahwa pada masa pra-Islam, mut’ah merupakan bentuk “prostitusi relijius” yang dilaksanakan pada saat upacara festival Mekkah.[23] Schatt juga menyatakan bahwa relasi seksual pada masa tersebut tidak begitu banyak diwarnai oleh praktek poligini, walaupun praktek ini telah dikenal. Hal tersebut dibuktikan dengan longgarnya hubungan antar jenis kelamin, frekuensi perceraian, pergundikan dan juga perbudakan. Semua itu, menurut Schatt, terkadang menyebabkan sulitnya menarik garis yang tegas yang memisahkan antara pernikahan dan prostitusi.[24] Menarik apa yang dinyatakan Richard bahwa paid sex adalah fenomena social yang diatur secara berbeda dalam setiap masyarakat sesuai dengan standar moralitas dan pertimbangan pasar dan kesehatan. Bagaimanapun Islam dan Kristen menegaskan bahwa prostitusi melawan moral secara umum, akan tetapi kenyataannya praktek tersebut ditoleransi, bahkan diorganisasikan oleh masyarakat dengan pertimbangan “kebutuhan” dan menghindari kejahatan.[25]

Menurut Halim Barakat, subordinasi perempuan adalah karakter dasar keluarga Arab. Bentuk-bentuk subordinasi tersebut antara lain dalam regulasi-regulasi yang mengatur perkawinan, perceraian dan kewarisan.[26] Pada dasarnya suatu bentuk pernikahan dalam lingkungan budaya tertentu menggambarkan seberapa jauh lingkungan budaya tersebut memposisikan harkat dan martabat seorang wanita. Pada lingkungan budaya patriarkhal Arab pra-Islam, adalah wajar bila nikah mut’ah merupakan satu pilihan. Secara umum model pernikahan ini menempatkan wanita sebagai obyek. Wanita dalam konteks nikah mut’ah laksana barang dagangan (sil’ah) yang dapat berpindah-pindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwa justru dengan nikah mut’ah harkat wanita bisa terangkat, itu sifatnya sangat artifisial. Nikah mut’ah juga bukan merupakan bentuk solusi relijius bagi kebutuhan biologis manusia – selain karena praktek ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syara’, yaitu antara lain mengancam kemaslahatan wanita dan keturunan (hifd al-nasl) – hukum Islam telah membuka kran lain, yaitu poligini. Praktek yang terakhir ini pun mempunyai batasan-batasan sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan spirit hukum Islam.

Posisi wanita dalam pernikahan mut’ah selengkapnya bisa dilihat dari rukun/pilar mut’ah dan implikasi model pernikahan ini sebagaimana dirumuskan oleh Shi’ah  Imamiyyah:

Rukun Mut’ah adalah:[27]

  1. Lafaz kontrak; zawwajtuki, ankahtuki atau matta’tuki
  2. Calon istri yang dipersyaratkan muslimah atau Ahli Kitab yang bersih dari perbuatan kotor (‘afifah)
  3. Mahar/’Ajr yang disepakati kedua belah pihak
  4. Batasan waktu yang juga disepakati kedua belah pihak.

Sementara itu implikasi dari mut’ah adalah:[28]

  1. Anak yang lahir dinisbahkan kepada suami
  2. Tidak ada talak dan li’an
  3. Suami dan  istri tidak saling mewarisi, kecuali antara anak dan kedua orang tuanya
  4. ‘Iddah yang harus dijalankan setelah tenggang waktu mut’ah habis adalah dua kali masa haid atau 45 hari bagi yang tidak haid.

Dari paparan di atas terlihat jelas pengaruh dari system kekerabatan patrilineal yang lebih memberikan keistimewaan pada pihak laki-laki; yakni anak yang dilahirkan dari pernikahan mut’ah menjadi tanggung jawab suami dan hanya mempunyai garis keturunan dengan pihak suami. Termasuk juga implikasi mut’ah yang belum disebut adalah tidak adanya kewajiban nafkah untuk istri. Akibatnya, secara yuridis istri tidak banyak mempunyai kewajiban terhadap suaminya, kecuali berkaitan dengan persoalan seks. Dalam hal ini ia tidak boleh menolak apapun yang diinginkan suami berkaitan dengan hasrat seksualnya, tetapi di sisi yang lain ia boleh menolak terjadinya kehamilan dengan melakukan antisipasi tertentu.

MODEL DIALEKTIKA FIQH DENGAN TRADISI PRA-ISLAM MUT’AH

Tradisi (urf) adalah sumber penting yurisprudensi Islam selama tidak kontradiktif terhadap teks dan spirit revelasi. Para Yuris Hanafi dan Maliki misalnya, sangat merasakan signifikansi sosial-politik tradisi. Karena itu mereka mengembangkan doktrin istih}sa>n dan al-mas}alih al-mursalah dalam rangka mengakomodasi eksistensi tradisi Arab pra-Islam selama sesuai dengan prinsip Islam.[29] Secara umum sikap Islam terhadap tradisi Arab-Jahiliyyah bisa bersifat destruktif, akomodatif atau apresiatif. Destruktif (tahri>m) adalah menolak keberlakuan sebuah tradisi masyarakat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai al-Qur’an. Contoh dalam hal ini adalah berjudi dan minum khamr, praktek riba dan perbudakan. Sikap akomodatif fiqh berarti menerima dan membiarkan berlakunya sebuah tradisi kemudian menyempurnakan aturan-aturannya, sebagaimana sikap fiqh terhadap tradisi perdagangan yang sudah popular sejak pra-Islam. sementara sikap apresiatif fiqh adalah sikap menerima tradisi Arab, akan tetapi merekonstruksinya sehingga karakter dasar tradisi tersebut bisa berubah. Dialektika fiqh model terakhir inilah yang berlaku terhadap lembaga perkawinan adat pra-Islam, termasuk dalam hal pengadopsian anak, waris, pakaian dan aurat perempuan, hukum qis}as-diyat.[30]

System kekerabatan yang hendak dituju Islam pada dasarnya adalah system kekerabatan bilateral, system kekerabatan yang memberikan status yang sama terhadap laki-laki/perempuan; suami/istri. Hal ini antara lain dibuktikan bahwa dalam aturan pernikahan Islam tidak dikenal keharusan menikah secara eksogami, tidak adanya pembayaran-pembayaran yang bernuansa pembelian kecuali mahar yang jumlahnya bisa lunak dan menyesuaikan dan tidak ada ketentuan ketat tentang kediaman pasangan. Selain itu, dalam kajian antropologi dinyatakan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, sistem kekerabatan yang bersifat unilateral (patrilineal dan matrilineal) akan terdesak oleh sistem kekerabatan bilateral.

Karena itu model pernikahan yang dikehendaki fiqh Islam pada dasarnya pernikahan yang sebagimana kita kenal, ordinary marriage yang menempatkan secara bilateral suami-istri. Akan tetapi pada saat awal kehadiran Islam di tanah Mekah, Islam tidak begitu saja menafikan model pernikahan yang telah melembaga pada masyarakat. Model-model pernikahan, seperti mut’ah  dan mengawini budak secara tentatif masih diakui pada fase awal da’wah Islam dan kemudian pada akhirnya dilarang. Perubahan dan penghapusan sesuatu yang telah melembaga dalam masyarakat menimbulkan resistensi yang cukup tinggi. Karena itulah dalam hukum Islam dikenal prinsip step by step (tadarruj) dalam penetapan hukum.

Secara umum tradisi pernikahan mayarakat pra-Islam Arab yang berhaluan patriarkhal menempatkan secara subordinatif status perempuan. Kemudian fiqh Islam merekonstruksi karakter tersebut dengan membidik akar persoalannya. Mahar misalnya, ia tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari keabsahan pernikahan, akan tetapi dirubah paradigmanya dari sebagai alat transaksi (diberikan kepada keluarga pihak perempuan) menjadi sekedar hadiah bagi perempuan.[31] Perubahan paradigm ini sangat signifikan dan berpengaruh besar terhadap karakter pernikahan. Dan dari hal di atas dapat diderivikasikan bahwa apapun yang bernuansa pembelian terhadap perempuan dan anggapan bahwa perempuan adalah obyek transaksi, termasuk praktek mut’ah, adalah bagian dari yang didekonstruksi oleh fiqh.

Berdasar prinsip al-Qur’an, ketika agama ini membuka kran kemaslahatan – dalam hal ini pernikahan – pada saat yang sama, sebagai konsekuensinya, menutup rapat-rapat pintu-pintu lain yang hendak menghancurkan kemaslahatan tersebut, seperti prostitusi, mut’ah dan perbudakan (slavery) dalam konteks budaya Arab.[32] Mut’ah sebagaimana prostitusi mengancam kesucian lembaga pernikahan; mengancam kemaslahatan keturunan (hifz} al-nasl) dan kemaslahatan hak dan kehormatan wanita (hifz} al-‘ird}). Begitu juga halnya dengan perbudakan. Lembaga ini secara efektif telah mengarah pada perdagangan ilegal (trafficking) dan eksploitasi seksual terhadap pekerja domestik di Arab Saudi.[33]

Islam adalah agama, meminjam istilah  Izetbegovic,[34] yang mencari jalan tengah (moderat). Islam mengakui naluri dan fitrah manusia sebagai makhluk biologis. Kemudian Islam membuat aturan bagaimana menyalurkan fitrah manusia sehingga tidak tercerabut dari akar-akar spiritual yang pada akhirnya mengarah pada dehumanisasi. Dehumanisasi menafikan moralitas yang merupakan esensi syari’ah. Kalau kita kembali pada distingsi antara syari’ah dan fiqh. Syari’ah adalah hukum Tuhan yang bersifat ideal, ajeg dan abadi mengenai kebaikan, keadilan dan keindahan. Sementara fiqh adalah segenap daya dan upaya manusia untuk mencapai yang ideal tersebut. Atau dalam bahasa lain, tugas fiqh adalah mencari cara bagaimana menjadikan realitas kebumian sedekat mungkin dengan cita-cita Tuhan. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan adalah bahwa  syari’ah yang bersifat abadi dan cita-cita Tuhan adalah keadilan. Keadilan menuntut kesederajadan dalam hal nilai, kelayakan dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.[35]

Hal di atas dikuatkan dengan teori enkulturasi budaya. Enkulturasi adalah proses penanaman nilai-nilai baru ke dalam suatu masyarakat yang sudah memiliki adat istiadat. Nilai-nilai tersebut ditransformasikan dengan menggunakan adat istiadat sebagai medianya.[36] Enkulturasi nilai humanis Islam terhadap tradisi lembaga perkawinan Arab-Islam dilakukan dengan merekonstruksi lembaga tersebut sehingga karakter dasarnya bisa berubah. Secara umum dasar enkulturasi Islam terhadap lembaga perkawinan adat Arab adalah :[37]

  1. Kesetaraan Sosial (social equity).

Dalam lembaga perkawinan dengan memberikan persamaan status kepada suami dan istri berdasar peran dan fungsinya. Pengaturan dan respon Islam terhadap mut’ah, mahar, talak, iddah adalah implementasi dari social equity ini.

  1. Humanisasi Tradisi

Humanisasi tradisi adalah menjadikan sebuah tradisi, adat istiadat dan kebiasaan menjadi lebih manusiawi. Praktek mut’ah yang mendegradasikan dan mensubordinasikan harkat kemanusiaan wanita menjadi target humanisasi tradisi ini.

PENUTUP

Nikah mut’ah pada dasarnya adalah bagian dari tradisi masyarakat Arab pra Islam. Tradisi ini merupakan bagian dari pengejawantahan kultur sistem kekerabatan patriarkhal yang menjadikan laki-laki sebagai poros. Sementara wanita hanya berada dalam wilayah pinggiran yang sering kali dieksploitasi untuk kepentingan sudut laki-laki, termasuk dalam persoalan sex dan mut’ah. Kemudian Islam datang dengan cita-cita reformasi tradisi Arab.

Reformasi tradisi tersebut bisa bersifat destruktif, apresiatif dan akomodatif terhadap tradisi. Islam memberikan seperangkat nilai ideal dan cita ketuhanan dan ini harus menjadi barometer materi dan bentuk tradisi Arab Islam. secara umum dasar dan tujuan reformasi tersebut adalah mewujudkan social equity dan humanisasi tradisi.

Dalam konteks social equity dan humanisasi tradisi tersebut, Islam pada dasarnya hendak mentransformasikan sistem kekerabatan patrilineal Arab menuju sistem kekerabatan bilateral. Ini bisa dilihat pada aturan-aturan perkawinan dalam al-Qur’an yang bersifat kontradiktif terhadap aturan-aturan perkawinan dalam sistem patrilineal.

Berdasar cita-cita reformasi dan transformasi tradisi di atas, maka mut’ah adalah bagian dari tradisi yang disikapi secara apresiatif dan direkontruksi. Karakter dasar perkawinan Arab dengan berbagai modelnya yang subordinatif terhadap perempuan direkonstruksikan menjadi model perkawinan yang bersifat bilateral yang menekankan pada kesetaraan suami dan istri dan pola interaksi yang humanis sebagaimana ideal – moral al-Qur’an. Ideal-moral inilah yang mengatasi praktek-praktek tradisi yang bersifat lokal dan temporal sebagaimana tradisi mut’ah Arab pra Islam ataupun tradisi dan model perkawinan tertentu pada era kontemporer yang mempunyai subtansi yang sama dengan mut’ah.

DAFTAR RUJUKAN

‘Alija ‘Ali Izetbegovic. Membangun Jalan Tengah, Penterj. Nurul Agustina at. al. Bandung: Mizan, 1992.

A. Syarafuddin al-Musa>wi. Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syiah. Terj. Mukhlis. Bandung: Mizan, 1993.

Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2003.

Ali Sodiqin. Antropologi al-Qur’an. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Al-Sayyid Sa>biq. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Al-Bukhari. S}ahi>h al-Bukhari. Beirut: Da>r Ibn Kathi>r, 1987.

Fuad Baali dan Ali Wardi. Ibn Khaldun And Islamic Thought-Styles; A Social Perspective. Massachusetts: G.K. Hall and Co. Boston, 1981.

H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers (ed.), Shorter Encyclopaedia of Islam. Leiden: E.J. Brill, 1961.

Halim Barakat. The Arab World; Society, Culture and State. Barkeley: University of California Press, 1993.

http://id.wikipedia.org/wiki/Antropologi (akses 21 Mei 2008)

Irving M Zeitlin. Ideology and Development of Sociological Theory. London: Prentice-Hall, 1981.

John L. Eksposito (ed.), “Mut’ah”, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. New York: Oxford University Press, 1995.

Josept Schacht. An Introduction to Islamic Law. Oxford: Oxford University Press, 1964.

Khaled Abou El Fadl. Selamatkan Islam dari Muslim Puritan. Penterj. Helmi Mustafa. Jakarta: Serambi, 2006.

Khalil Abdul Karim. Hegemoni Quraisy. Penterj. M. Faisol Fatawi. Yogyakarta: LKiS, 2002.

Khalil Abdul Karim. Syari’ah; Sejarah Perkelahian Pemaknaan. Penterj. Fuad Mustafis. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Koentjaraningrat. Sejarah Teori Antropologi. Jakarta: UI Press, 1987.

Muh}ammad H}usayn al-Dhahabi. al-Shari>’ah al-Isla>miyyah; Dira>sah Muqa>ranah bayn Madha>hib Ahl al-Sunnah wa Madhab al-Ja’fariyyah. Mesir: Dar al-Ta’lif, 1964.

Muhammad Y Faruqi. “Consideration of ‘Urf in the Judgments of the Khulafa` al-Rashidun and the Early Fuqaha`”. The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 9 (Winter, 1992).

Soekanto dan Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Hukum Adat. Bandung: Alumni, 1981.

Soerjono Soekanto. Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: Rajawali, 1984.

Surojo Wignjodipuro. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung, 1985.

T. O. Ihromi (ed.), Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

WA. Redmont. MicrosoftÒEncartaÒ2006[DVD] Microsoft Corporation, 2005.

Yann Richard. Shi’ite Islam. Penterj. Antonia Nevill. Massachusetts:  

Yusu>f H}a>mid al-‘A<lim. al-Maqa>sid al-‘Ammah li al-Shari>’ah al-Isla>miyyah. Kairo: al-Dar al-Sudaniyyah li al-Kutub, t.t..

 


* Penulis adalah Dosen Fakultas Syari’ah Insuri Ponorogo

[1] Lihat Khalil Abdul Karim, Hegemoni Quraisy, Penterj. M. Faisol Fatawi (Yogyakarta: LKiS, 2002), 272, Fuad Baali dan Ali Wardi, Ibn Khaldun And Islamic Thought-Styles; A Social Perspective (Massachusetts: G.K. Hall and Co. Boston, 1981), Irving M. Zeitlin, Ideology and Development of Sociological Theory (London: Prentice-Hall, 1981), 230.

[2] Antropologi adalah bagian dari ilmu social yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Kebudayaan dalam pengertian antropologi mencakup cara-cara berprilaku, tradisi-tradisi, struktur keluarga, bentuk komunikasi dan hubungan sosial serta nilai-nilai sebuah masyarakat sebagai sebuah kesatuan tunggal dan berdiam di area tertentu. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Antropologi (akses 21 Mei 2008)

[3] Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur MAsyarakat (Jakarta: Rajawali, 1984), 52.

[4] Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 79.

[5] Soekanto dan Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat (Bandung: Alumni, 1981), 142.

[6] Karim, Hegemoni, 234.

[7] T. O. Ihromi (ed.), Pokok-Pokok Antropologi Budaya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), 94.

[8] Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi (Jakarta: UI Press, 1987), 213.

[9] Al-Ahzab, 33: 5. Lebih jauh tentang argumentasi tradisi paternalistic masyarakat Arab kuno, lihat Khalil Abdul Karim, Syari’ah; Sejarah Perkelahian Pemaknaan, Penterj. Fuad Mustafis (Yogyakarta: LkiS, 2003), 77.

[10] “patrilineage.” MicrosoftÒEncartaÒ2006[DVD] Redmont, WA, Microsoft Corporation, 2005.

[11] Ali Sodiqin, Antropologi al-Qur’an (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 131.

[12] Ibid., 60.

[13] John L. Eksposito (ed.), “Mut’ah”, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995), III: 212.

[14] A. Syarafuddin al-Musawi, Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syiah, Terj. Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993), 92.

[15] Muhammad Husayn al-Dhahabi, al-Shari’ah al-Islamiyyah; Dirasah Muqaranah bayn Madhahib Ahl al-Sunnah wa Madhab al-Ja’fariyyah (Mesir: Dar al-Ta’lif, 1964), 74.

[16] Kelompok Shi’ah di Irak misalnya, mereka menganggap mut’ah adalah praktek syah/legal akan tetapi bersifat anomaly. Sementara Shiah di Lebanon, para ulamanya merestui pranata mut’ah, akan tetapi belum sampai tarap legalisasi secara formal. Lihat Yann Richard, 152. Di Iran, nikah mut’ah di atur dalam bab VI UU hukum perdata  Negara itu. Dalam UU tersebut dijelaskan: 1) Perkawinan mut’ah berlaku untuk waktu tertentu karena diputuskan untuk waktu tertentu, 2)Masa perkawinan sementara itu harus disepakati secara spesifik, 3) Hukum yang berkaitan dengan mahar dan pewarisan sama dengan yang disebutkan dalam bab-bab yang berkaitan dengan mahar dan pewarisan. Lihat, Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2003), 1347.

[17] Eksposito (ed.), “Mut’ah”, The Oxford, 212.

[18] Teks tersebut adalah :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)

Ibn ‘Abbas dan Ibn Mas’ud membaca kalimat bergaris bawah di atas dengan : fama istamta’tum bih minhun ila ajal musamma, sebagaimana Mujahid menafsirkan istimta’ dengan dalam ayat tersebut dengan mut’ah. Lihat al-Tabari, Tafsir al-Tabari (Beirut: Dar al-Fikr, 1405), V: 12 – 13. Sementara lafaz ujur dianggap menguatkan tafsiran di atas, karena al-ujur berbeda dengan al-mahr dalam nikah konvensional. Selain itu mereka juga beralasan bahwa wanita-wanita yang dinikahi secara mut’ah adalah wanita baik-baik dan didapatkan karena harta mereka sebagaimana petunjuk ayat di atas dan ayat-ayat yang lain. Lihat al-Dhahabi, al-Shari’ah al-Islamiyyah …,  73.

[19] H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers (ed.), Shorter Encyclopaedia of Islam (Leiden: E.J. Brill, 1961), 418.

[20] Kabar di atas menambah tension antara Sunni vs Shi’ah terkait dengan wacana mut’ah. Lihat Yann Richard, Shi’ite Islam, Penterj. Antonia Nevill (Massachusetts: Blackwell, 1995), 154.

[21] Lihat al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), IV: 1544.

[22] Richard, Shi’ite Islam, 158.

[23] H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers (ed.), Shorter Encyclopaedia, 419.

[24] Josept Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 1964), 7.

[25] Richard, Shi’ite Islam, 162.

[26] Halim Barakat, The Arab World; Society, Culture and State (Barkeley: University of California Press, 1993), 102.

[27] Al-Sayid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Da>r al-Fikr, 1983), 37.

[28] Ibid.

[29] Muhammad Y. Faruqi, “Consideration of ‘Urf in the Judgments of the Khulafa` al-Rashidun and the Early Fuqaha`”, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 9 (Winter, 1992), 489.

[30] Ali Sodiqin, Antropologi, 117 – 134.

[31] Ibid., 131.

[32] Yusuf Hamid al-‘Alim, al-Maqa>sid al-‘A<mmah li al-Shari>’ah al-Isla>miyyah (Kairo: al-Dar al-Sudaniyyah li al-Kutub, t.t.), 446.

[33] Menurut Khalid Abou EL Fadl, Syaykh Salih al-Fawzan sebagai representasi kelompok puritan mengeluarkan fatwa bahwa perbudakan adalah legal dalam Islam dan seyogyanya perbudakan tersebut diberlakukan di Arab Saudi. Tentu ini sebuah opini hukum yang a-historis. Lihat, Khaled Abou El Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan, Penterj. Helmi Mustafa (Jakarta: Serambi, 2006), 306.

[34] Lihat ‘Alija ‘Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah, Penterj. Nurul Agustina at. al. (Bandung: Mizan, 1992).

[35] Abou El Fadl, Selamatkan Islam, 313 dan 315.

[36] Ali Sodiqin, Antropologi, 135.

[37] Lebih detailnya, lihat ibid., 163 – 169.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s